Ende, Savanaparadise.com,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende mendesak agar Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas P dan K agar mengevaluasi kembali metode belajar daring.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris GMNI Cabang Ende, Yakobus Madya Sui kepada media ini usai audiensi dengan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende yang dihadiri juga oleh Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, dan Kepala Bidang PAUD.
Menurutnya, setelah dilakukan advokasi, kami cukup prihatin dengan kondisi dunia pendidikan di Ende paska diberlakukan belajar daring selama masa darurat covid-19.
Yakob mengungkapkan, banyak keluhan yang dilontarkan oleh orang tua akibat keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan selama proses belajar daring yaitu, yaitu harus memiliki HP android, Laptop, dan Quota Internetnya.
Sehingga, Kata dia, akibat keterbatasan ekonomi itulah yang membuat anak tidak sempat mengikuti proses belajar daring secara baik dan tentunya ini dapat mempengaruhi dunia pendidikan.
“kita memang mengutamakan keselamatan dan nyawa anak, namun kita juga tidak boleh mengabaikan kualitas pendidik anak, jangan-jangan dengan dengan berdalilkan virus corona, sebenarnya kita sedang membuka bisnis baru dalam dunia pendidikan, Ungkap Yakob.
Menurutnya, awal mulanya ketika diterapkan metode belajar daring, dalil Pemerintah adalah demi memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 dan itu kita suport.
Selanjut yakob mengatakan, sekarang ini kita sudah memasuki masa new normal dan hingga saat ini Ende sudah kembali ke zona hijau. Dua hal inilah yang membuat kami memutuskan untuk mendesak Pemerintah agar sekolah-sekola kembali dibuka.
“banyak persolan yang kita temukan, mulai dari rendahnya semangat belajar anak, adanya beban baru bagi orang tua, dan lebih mirisnya lagi, guru hanya sekedar memberikan tugas untuk dikerjakan siswa tanpa melalui pengawasan secara masif”,
Lanjutnya, kalau ini terus dipaksakan, tuntutan sistem pendidikan yang mengedepankan moral, akhlak, perilaku anak akan hilang karena ada jarak antara guru dan murid.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi Masyarakat, Marianus Yanro Woda mengatakan, semestinya harus ada metode atau skema baru yang harus dibuat oleh Pemerintah agar semua peserta didik memdapatkan ilmu pengetahuan secara merata.
Tinggal, kata dia, Dinas menginstruksi kesetiap sekolah untuk mengidentifikasi dan mendata seluruh peserta didik yang memiliki HP Android, Laptop, dan Mampu untuk membeli internet dan juga peserta didik yang orang tuanya kurang mampu.
“Apabila semuanya sudah terdata secara baik, tinggal kita memetahkan mana yang harus belajar online, mana yang harus belajar luring”, Ujarnya.
Akan tetapi, untuk lebih maksimalnya, terangnya, Pemerintah menginstruksikan kepada sekolah untuk melakukan pertemuan dengan orang tua untuk meminta persetujuan orang tua agar dibukakan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“GMNI merasa bahwa akses disekolah harus kembali di buka, sebab tidak ada salahnya karena ini juga atas instruksi dari mendikbud RI bahwa kabupaten yang masuk zona hijau boleh dibuka sekolahnya, Imbunnya
Sementara itu, Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende, Mensi Tiwe, disaat audensi berlangsung mengatakan, Sebagai Kepala Dinas, saya menyampaikan proficiat setinggi-tingginya kepada GMNI yang telah membantu Pemerintah terlebih khusus untuk melalui subangsi pemikirannya.
Menurut Kami, bahwa dengan kehadiran GMNI telah melengkapi setiap kesulitan yang kami hadapi dalam hal memutuskan sebuah kebijakan baru dan formula yang baru di masa new normal.
“pada prinsipnya, kita punya kepedulian yang sama terhadap dunia pendidikan yang ada di Daerah Ende agar lebih efektif dan efesien”, Ungkap Mensi.
Tentunya, kata dia, beberapa poin dari rekomendasi yang disampaikan itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami demi memutuskan sebuah formulasi baru yang kita ambil dalam waktu dekat ini.
“sekali-lagi terimakasih banyak untuk ade-ade GMNI, walaupun ditengah kesibukannya sebagai Mahasiswa masih berpikir tentang kemajuan daerah Ende, Tuturnya.
Usai audiens GMNI menyerahkan enam poin rekomendasi yang perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas P dan K.
Adapun Enam poin yang menjadi rekomendasi dari GMNI sebagai berikut
1. Mendesak Pemerintah melalui Dinas terkait untuk segera menginstruksi kepada sekolah-sekolah untuk melakuakan pendataan terhadap peserta didik yang mampu dan tidak mampu untuk menjalankan proses belajar daring.
2.mendesakan Pemerintah harus menerapkan belajar Luring kepada peserta didik yang tidak mampu selama masa new normal.
3.perlu adanya pengawasan yang masif dari guru
4. Perlu adanya control dari Pemerintah selama kegiatan belajar dari rumah.
5. Mendesak Pemerintah untuk memberikan Quota internet gratis.
6. Mendesak Pemerintah agar membuka kembali proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.(Chen02)
