Empat Pegawai Kemenpupera Ditahan Kejati NTT

- Penulis

Jumat, 6 Februari 2015 - 16:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com, – Empat orang pegawai Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditahan oleh jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga terlibat kasus korupsi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2013 lalu.

“Keempatnya diperiksa dari jam 10 pagi hingga malam, Kamis 5 Februari 2015 di Kejati NTT dan ditahan karena tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan proyek MBR tahun 2013,” kata Humas Kejati NTT Ridwan Angsar kepada wartawan, Jumad (6/2).

Baca Juga :  HUT ke-15, DPW NasDem NTT Teguhkan Komitmen Restorasi melalui Karya Nyata

Menurut Ridawan, keempat tersangka setelah status tahanan langsung diantar ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi NTT.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keempat Pegawai Kementerian itu adalah Kepala Subbidang Anggaran Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, Dedi Gusnandi, mantan PPK Kepulauan Kabupaten Alor, Edo Iskandar, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah, Toni Rusmar Sidiq Budihartono Ekoputra, dan staf Kementerian Perumahan Rakyat, Bambang Triantoro.

Menurut Ridwan, pada 2013, Kementerian Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan rumah murah tersebut. Namun dana yang terpakai hanya sebesar Rp 25 miliar.

“Dari jumlah itu, sekitar Rp 4,3 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ridwan.

Baca Juga :  Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang

Adapun kuasa hukum keempat terdakwa, Duin Palungkung. mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum berupa penangguhan penahanan kepada empat kliennya itu. “Kami akan upayakan untuk menangguhkan penahanan klien kami,” ujarnya.

Duin menilai penahanan yang dilakukan Kejaksaan merupakan upaya paksa, karena kliennya dinilai kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan sebanyak dua kali. “Walaupun tinggal di Jakarta, mereka tetap datang untuk diperiksa,” tuturnya.(LMD)

Berita Terkait

HUT ke-15, DPW NasDem NTT Teguhkan Komitmen Restorasi melalui Karya Nyata
Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang
Bunda Julie Laiskodat Akan Dilantik Jadi Ketum PERKEMI NTT; Datangkan Pelatih Jepang untuk Nagoya 2027
Safari Politik Jokowi ke NTT Dikritik Akademisi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Manuver Politik
Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital
Media Penyiaran Berperan Penting dalam Penyebarluasan Informasi Pemilu
Universitas Dhyana Pura Bali Tradisi Ora et Labora Lewat Ibadah Rabuan
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Berita ini 12 kali dibaca