Wasekjen Golkar; “People Power Amien Rais adalah Bentuk Frustasi Politik”

- Penulis

Sabtu, 6 April 2019 - 16:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Savan Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Herman Bele Hayong menilai sikap people power Amin Rais merupakan bentuk frustrasi politik
dan pemaksaan kehendak dengan menggunakan kekuatan massa. “Amien Rais, mungkin ingin mencoba lagi menggunakan skenario menumbangkan Ahok di DKI,” ujar Herman Hayong di Kupang, Sabtu (6/4/2019).

Politisi muda asal Flores Timur ini mengatakan, ketidaktaatan pada Peraturan Perundang-undangan adalah pembangkangan terhadap demokrasi karena salah satu tolak ukur kemajuan demokrasi yang semakin berkualitas adalah semakin taatnya politisi dan masyarakat pada Peraturan perundang-undangan. “Sikap pemimpin seperti ini telah mereduksi makna negara hukum, ” kata Hayong.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Herman Hayong, pernyataan seorang sekelas Amien Rais tentang “people power” dalam menyelesaikan sengketa Pemilu tanpa mendahulukan penyelesaian melalui jalur hukum sepertinya ingin mengguras kepercayaan publik pada institusi negara dan secara tak langsung Amin Rais telah membuat skenario untuk melemahkan negara.

Baca Juga :  VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Dikatakan Herman, sikap ini sangat berbahaya untuk kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.

“Andaikan kubu Jakowi juga menebar ancaman yang sama maka kita tidak perlu lagi hidup bernegara. Mereka telah mempertontonkan sebuah cara berpikir yang menimbulkan ambigu bagi rakyat dan ini sebuah kejahatan sistemik yang harus dilawan,” tegas Hayong.

Dia menambahkan, kubu ini selalu bermain di dua sayap yang berbeda, dengan skenario menunggu serangan pihak lawan dan menjadikan jagoannya sebagai orang yang terzalimi kemudian memproduksi berbagai berita howx sebagai upaya mengguras kepercayaan publik pada semua institusi negara.

“Di satu sisi mereka menyatakan tidak mau menjadi antek asing namun disisi lain lebih mempercayai intitusi asing.
Apakah ini yang disebut sebagai ‘akal sehat’ atau akal sesat? Atau mungkin saja ini adalah bagian dari skenario chaos,” katanya.

Baca Juga :  Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Menurut Herman, jika ada pihak yang menilai kekuasaan atau pemerintahan tidak berhasil dalam membangun bangsa ini maka kemukakan data kegagalan tersebut secara obyektif dan yakinkan konstituenmu untuk menghukum patahana dibilik suara.

“Tetapi jika rakyat kebanyakan dengan keyakinannya masih memberikan mandat dan kepercayaannya pada pemerintahan sekarang maka saya mengajak kubu sebelah untuk mari bergandeng tangan dengan tetap menghormati posisi politik kita masing-masing untuk membangun Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, mari kita bangun peradaban politik yang lebih bermartabat,” pungkas Herman. ***LLT

Berita Terkait

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Minta Melki Lakalena Jangan Bikin Susah Sesama Ana Oeba 
Berita ini 1 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Rabu, 18 Februari 2026 - 20:57 WIB

Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Selasa, 17 Februari 2026 - 09:48 WIB

Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Selasa, 30 September 2025 - 21:39 WIB

Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan

Selasa, 30 September 2025 - 18:40 WIB

Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir

Berita Terbaru