Jakarta, Savanaparadise.com,- Koordinator Tim pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti Kasus-kasus yang menyebut-nyebut nama Setya Novanto dalam beberapa kasus pilkada dan kasus Korupsi.
“ TPDI memiliki sejumlah catatan tentang kasus korupsi baru dan lama termasuk kasus sengketa pilkada dimana nama Setya Novanto disebut-sebut media massa, bahkan fakta-fakta sosial memperlihatkan beberapa kali Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi untuk sejumlah Tersangka/Terdakwa yang adalah kader Golkar,” kata Salestinus dalam rilisnya yang diterima Savanaparadise.com, rabu, 12/02/14, dari jakarta.
Dikatakannya TPDI juga punya catatan bahkan bukti dimana dalam kasus korupsi Cessie Bank Bali puluhan terdakwa sudah divonis bersalah termasuk Djoko Tjandra dkk. Namun Setya Novanto berkas perkaranya hingga saat ini belum dibuka kembali oleh Jaksa Agung RI, padahal alasan untuk membuka kembali sangat kuat yaitu melalui putusan PK Djoko Tjandra sebagai pintu masuk untuk membawa kasus.
Oleh karena itu kata Salestinus, Setya Novanto harus ke tahap penuntutan karena dahulu secara bersama-sama dengan Terpidana lainnya telah ditetapkan sebagai Tersangka akan tetapi di SP3-kan dengan alasan perkara Djoko Tjandra diputus bebas sebagi dasar SP3.
“ Problem-problem dimana sejumlah kasus yang menyeret beberapa Caleg DPR-RI dari NTT yang sedang bermasalah, hal itu sebagi dampak tidak adanya praktek politik yang mengedepankan perilaku memburu kekuasaan dengan menghalkan segala cara bahkan telah menimbulkan beban sosial dan psichologis bagi publik NTT, dimana masyarakat bertanya-tanya mengapa Caleg dengan kriteria seperti ini masih dipertahankan dan mengapa prkatek berpolitik dalam pilkada yang penuh kecurangan justru dipupuk dan dipertahakan, manfaat apa yang bisa diambil oleh publik NTT jika berpolitik dengan cara menghalalkan segala cara tanpa malu-malu justru dipertontonkan”, paparnya.
Salestinus menghimbau agar orang NTT melawan praktek berpolitik yang dipraktekan oleh beberapa pihak dengan cara membunuh rasa malu, membunuh rasa keadilan publik dan membunuh demokrasi yang jujur dn bermartabat yang menjadi modal dan ciri khas NTT oleh kelompok pragmatis dan oportunis yang semakin menjamur memburu kekuasaan melalui NTT.(SP)
