Kupang, Savanaparadise.com,- Ketua Sementara DPRD NTT, Alfridus Bria Seran diteriaki pengecut oleh Massa Aliansi Masyarakat NTT Menggugat Pilkada Tidak Langsung ketika meolak menandatangani pernyataan sikap mendukung Pilkada langsung. Padahal sebelumnya Alfridus yang berasal dari partai Golkar ini bersedia untuk menanda tangani surat pernyataan tersebut.
Partai Golkar merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada tidak langsung. Namun Alfridus menolak dengan alasan tanda tangan dari dirinya tak berarti apa-apa.
Tindakan Alfridus juga diikuti oleh beberapa anggota DPRD NTT yang masuk dalam anggota Koalisi Merah putih. Penolakan tersebut sontak mendapat teriakan hurra dari seluruh peserta demo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena terus menolak rekan rekannya yang tidak masuk dalam Koalisi Merah Putih menerima pernyataan sikap untuk ditanda tangani. Total ada 16 anggota DPRD NTT yang berasal dari PDIP, Hanura, Nasdem dan PKB.
” Takut di PAW, takut di PAW, jangan takut dipecat,” kata pendemo kompak meneriaki Alfridus.
Massa terus mengejek Alfridus yang enggan menandatangani pernyataan sikap. Roman muka Alfridus memerah karena terus disoraki oleh para pendemo.
” Stop tipu, stop tipu, jangan takut di pecat,, teriak pendemo berulang-ulang.
Situasi sempat memanas karena massa demostrasi terus memaksa Alfridus untuk membubuhkan tanda tangan. Karena terus menolak tanda tangan akhirnya massa meneriaki Alfridus sebagai pengecut.
Salah satu orator, Vinsen bureni, menyayangkan sikap anggota DPRD NTT yang tidak menanda tangani pernyataan sikap. Baginya penolakan ini menciderai demokrasi yang memasung kedaulatan rakyat.
” Mari bergabung dengan PDIP, Nasdem, Hanura dan Pkb yang mendukung pilkada langsung, karena mereka adalah saudara saudara kita.
Keluarga kami sudah mencatat nama nama anggota DPR RI yang menolak pilkada langsung,” ujar Vinsen dalam orasinya, didepan Gedung DPRD NTT, kamis, 02/10.
Aliansi Masyarakat NTT Menggugat Pilkada Tidak Langsung dalam pernyataan sikapnya secara tegas undang undang pilkada berseberangan dengan demokrasi bangsa dimana rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah.
Pada poin lainnya, aliansi ini mengatakan pilkada tidak langsung merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi serta merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun lama.(SP)
