Ende, Savanaparadise.com,- Demi mendukung program ketahanan pangan, pemerintah mewajibkan pemerintah desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Kebijakan ini senada dengan dialokasinya sebagian dari dana desa sebesar 20 porsen yang diperuntukan, mendukung seluruh program ketahanan pangan.
Selain itu, program ketahanan pangan dinilai akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena seluruh bahan baku dari MBG diambil dari program ketahanan pangan.
Camat Ndona, Yoseph Lebu, SE, usai mengikuti kegiatan launching penguatan program P2L di Polsek Ndona, Senin, (24/02/25) kepada media menjelaskan pemerintah pusat telah mencanangkan program ketahanan pangan dan sesuai arahan, pemerintah kabupaten Ende melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menekankan, pentingnya desa untuk membentuk Bumdes demi mendukung program ketahanan pangan.
“Wajib untuk membentuk Bumdes. Dan ini skala prioritas desa dan kecamatan. Untuk kecamatan Ndona, launching pertama dalam sosialisasi pembentukan Bumdes”, kata Yoseph.
Yoseph menyebutkan, saat ini ada lima Bumdes yang sudah terbentuk di wilayah kecamatan Ndona, dari dua belas desa yang ada. Satu Bumdes, kata dia, sudah tercatat di kemenkumham sedangkan empat desa masih dalam proses administrasi dan tujuh desa lainnya dalam proses pembentukan.
“Untuk lima desa yang sudah terbentuk, desa Wolotopo, desa Nanganesa, desa Ngalupolo, desa Wolokota, dan desa Kekasewa. Sudah ijin resmi dari Kemenkumham desa Wolotopo”, urai Camat Yoseph.
Menanggapi terkait kesiapan desa dalam mendukung program ketahanan pangan dan strategi pemerintahan desa, memaknai desa sebagai lokomotif perubahan.
Kepala Desa Nanganesa, Isak Ismail mengatakan, untuk desa Nanganesa sendiri, terkait pembentukan Bumdes sudah dilakukan dari tahun 2023 kemarin.
“Untuk sementara kita masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa 20 porsen untuk program ketahanan pangan”, jelas Ismail.
Apabila semuanya sudah berjalan, tambah dia, tahap berikutnya akan dilakukan musyawara khusus mengenai dana ketahanan pangan.
Nanti dalam musyawara khusus kita tentukan sebagai desa tematik dan jenis apa yang akan kita pakai sesuai potensi yang ada di desa; tutup Kades Ismail. (CR/SP)
