Kupang, Savanaparadise.com,- pelaksanaan Tour de Flores (TdF) di Pulau Flores dan Tour de Timor (TdT) di Pulau Timor dengan menggelontorkan uang dari APBD NTT dan APBD kabupaten dipandang sebagai upaya pemalakan uang rakyat.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, Yohanes Rumat menilai pelaksanaan TdF dan TdT menjadi kegiatan ruin provinsi dan kabupaten/kota dinilai sebagai bentuk kegiatan yang sagat berdampak negatif pada pos anggaran dan belanja daerah.
” Karena kegiatan tersebut tidak memberi dampak berarti terhadap perekonomian provinsi, sebab pemerintah harus membiayai pesera TdF dan TdT dengan dana begitu besar yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota,” kata Rumat usai
rapat paripurna dewan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT Tahun Anggaran 2016, Kamis (8/6).
Ia menilai upaya pemerintah dan DPRD menggelontorkan dana untuk subsidi TdF dan TdT adalah upaya untuk memalak uang rakyat.
” event tersebut hanya memboroskan uang rakyat.di NTT di subsidi 100 persen menggunakan APBD.ini pembocoran APBB secara sistematis.kalau disubsudi terus rakyat akan marah,” jelasnya.
Rumat meminta pemerintah harus mengkaji ulang kegiatan dimaksud sehingga peserta TdF dan TdT dapat membiayai dirinya sendiri pada saat mengikuti kegiatan atau memiliki sponsor tetap dari pihak swasta untuk keberlanjutan kegiatan tersebut,” kata Rumat.
Harapan bahwa peserta TdF dan TdT dapat mempromosikan pariwisata NTT tidak terlihat jelas pada pelaksanaan kedua ivent dimaksud. Pasalnya, para peserta tidak mengunjungi destinasi wisata unggulan di setiap daerah yang dilintasi. Dengan demikian, para peserta pun tidak membelanjakan uangnya di destinasi wisata.
Rumat mengatakan anggaran untuk pelaksanaan TdF dan TdT seratus persen merupakan subsidi dari pemerintah. Sementara di satu sisi, daerah tidak mendapatkan nilai apapun terkait promosi wisata NTT karena peserta tidak menyinggahi destinasi wisata setiap daerah.
Daerah di NTT telah mengeluarkan anggaran untuk membiayai kepentingan para petualang atau yang punya hobi bersepeda. Dimana mereka menggunakan medan yang cocok seperti di NTT, Flores dan Timor khususnya untuk mempertontonkan hobi bersepeda.
“Kita perlu pertanyakan untuk apa uang yang cukup banyak itu digelontorkan dan kemana saja pemanfaatannya. Subsidi yang diberikan pemerintah untuk membiayai ivent itu, dapat dikatakan sebagai bentuk pembocoran uang rakyat, dalam hal ini APBD oleh pemerintah dan dewan yang menyetujuinya secara tersistem,” tandas Rumat.
Ia berargumen, pemerintah sebaiknya menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik untuk mempromosikan pariwisata NTT. Karena hasil yang didapat dari TdF dan TdT tidak ada. Jika pemerintah menilai bahwa TdF dan TdT sebagai salah satu bentuk promosi, pemerintah harus punya target sampai kapan memberikan subsidi penuh bagi para hobitus sepeda. Kelemehan pelaksanaan kedua ivent itu seperti tidak menyinggahi destinasi wisata, tidak membelanjakan uangnya serta ditambah pengetahuan peserta yang minim akan pariwisata, maka subsidi yang diberikan tersebut sama dengan bentuk pemalakan terhadap APBD.
“Anggaran untuk ivent TdF dan TdT sebaiknya dipakai untuk penataan destinasi, memperkuat lembaga kepariwisataan seperti HPI dan Asita, serta sering memfasilitasi pelaksanaan jual beli paket wisata,” ungkap Rumat.
Ia meminta pemerintah untuk tidak lagi berdalih bahwa infrastruktur akan baik karena ada intervensi dari pusat. Karena Labuan Bajo sebaga pintu masuk pariwisata NTT, bahkan memiliki otorita wisata, belum menunjukkan wajah yang bagus. Ironisnya, para wisatawan manacanegara menyatakan bahwa wisata Labuan Bajo paling jorok.(SP)
