Sekolah Negeri Dilarang Lakukan Pungli

- Penulis

Minggu, 29 Juni 2014 - 00:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Walikota Kupang, Jonas Salean menegaskan kepada semua kepala sekolah negeri, baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menegah Atas (SMA) yang ada di Kota Kupang untuk tidak melakukan praktek pungutan liar (Pungli).

“Pada saat pendaftaran siswa baru atau saat siswa yang sudah lulus ingin mengambil ijasah, tidak ada praket pungutan liar disekolah dalam bentuk apapun. Jika ada, Saya harap siswa maupun orang tua langsung lapor di Saya,” Tegas Jonas ketika melakukan pertemuan dengan media desk Kota Kupang, Jumat (27/6) kemarin.

Baca Juga :  Bunda Julie Laiskodat Akan Dilantik Jadi Ketum PERKEMI NTT; Datangkan Pelatih Jepang untuk Nagoya 2027

Jonas mengaku bahwa, Ia sudah instruksikan kepada semua sekolah negeri yang ada di Kota Kupang agar tidak ada pungutan dalam bentuk apapun ketika siswa mendaftar maupun dalam pengambilan ijasah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kan sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terus buat apalagi ada pungutan. Bahkan ada laporan bahwa, ada sekolah yang lakukan pungutan kepada siswa dengan alasan, untuk membuat pagar sekolah. Buat pagar itu tugas pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang

Jonas juga mengatakan bahwa, sudah mendapatkan laporan terkait praktek pungutan liar yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang. Yang mana, setiap siswa diwajibkan untuk menyetor uang sebesar Rp.115.000 kepada sekolah sebagai uang pamit.

“Saya sudah bentuk tim khusus untuk memeriksa kepala sekolah SMPN 5 terkait adanya laporan pungutan liar tersebut dan kita akan tindak tegas kepala sekolah itu,” tandas Jonas.

Ia berharap kepada semua orang tua siswa yang menemukan maupun mengalami praktek-praktek tersebut untuk tidak segan-segan melaporkan kepada pemerintah Kota Kupang sehingga bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku.(JN/SP)

Berita Terkait

HUT ke-15, DPW NasDem NTT Teguhkan Komitmen Restorasi melalui Karya Nyata
Simon Petrus Kamlasi Apresiasi Gubernur NTT, Optimistis Industri Perkapalan NTT Bisa Berkembang
Bunda Julie Laiskodat Akan Dilantik Jadi Ketum PERKEMI NTT; Datangkan Pelatih Jepang untuk Nagoya 2027
Safari Politik Jokowi ke NTT Dikritik Akademisi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Manuver Politik
Mindriyati Astiningsih Laka Lena Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak Lewat Parenting dan Literasi Digital
Media Penyiaran Berperan Penting dalam Penyebarluasan Informasi Pemilu
Universitas Dhyana Pura Bali Tradisi Ora et Labora Lewat Ibadah Rabuan
Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Berita ini 12 kali dibaca