RPJMD Provinsi NTT Harus di Revisi Kembali

- Jurnalis

Kamis, 23 Juni 2016 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

laporan komisi

Kupang, Savanaparadise.com, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melakukan Revisi terhadap Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Revisi ini dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi yang ada.

Baca Juga :  David Wadu Berpeluang Duduk di Pimpinan DPRD NTT

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II, Leo Lelo dalam sidang Paripurna Laporan Hasil Rapat Komisi I DPRD NTT terhadap Pembahasan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2015 di ruang Sidang utama, Kamis, 23/06.

“ RPJMD harus di revisi kembali untuk mengikuti perubahan regulasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu Juga soal perda RTRW juga harus di lakukan peninjauan kembali,” kata leo lelo.

Baca Juga :  Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery Berkunjung ke SBD

Sebelumnya juga dalam Laporan Komisi IV yang dibacakan oleh Boni Jebarus, Komisi IV meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapepda) NTT harus mengawal semua program yang dilaksanakan harus sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan.

“ segera melakukan langkah-langkah kongkrit agar ada peninjauan kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW,” demikian rekomendasi Komisi IV.(SP)

Berita Terkait

Yusinta Nenobahan dan Kuasa Hukum Penuhi Undangan Sinode GMIT Untuk Jernihkan Persoalan Dengan Pendeta Nelson
Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :