Ba,a, Savanaparadise.com,- Rapat PemutakhiranData Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Semester I Tahun 2016, dibuka Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni,SH,M.Si, di Aula Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao (Ba’a), Minggu (15/5). Rapat tersebut, untuk melakukan evaluasisejauhmana pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memperoleh gambaran terkait kondisi terakhirpelaksanaan tindak lanjut Inspektorat provinsi NTT.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dari rakor itu, untuk mendorong pimpinan unit kerja atau objek pemeriksa agar secara bertanggungjawab menindaklanjuti rekomendasi terhadap temuan hasil pemeriksaan. Selain itu untuk meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik diantara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bagi peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Gubernur, Benny Litelnoni, mengatakan lewat rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi aktual yang dapat ditindaklanjuti. Sebab, lanjut Wagub, pertemuan semacam ini menunjukan adanya kemajuan yang berarti dalam ketataatan pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan. Ketaatan itu, berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan maupun barang yang semakin taat dalam koridor aturan yang berlaku.
Dikatakan Wagub, prinsip penyelenggaraan asas desentralisasi pada hakekatnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus memperhatikan prinsip otonomi daerah yang nyata. Disamping itu harus memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjasama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah.“Saya minta agar dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, prinsip akuntabilitas publik menjadi penting untuk diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah,” tutur Wagub, dihadapan undangan yang hadir, yaitu Kepala BPKP Perwakilan NTT, Kisyadi, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, Wakil Bupati, Jonas C. Lun, Inspektur provinsi NTT, Paulus S.K. Limu, Sekda Rote Ndao, Jonas M. Selly.
Apabila mencermati hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT, Kata Wagub Benny Litelnoni, terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/kota se-NTT, terdapat peningkatan opinion. Dalam tahun 2014, Untuk provinsi dan 22 kabupaten serta kota terdapat 21 kabupaten mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan satu kabupaten mendapat opini Tanpa Memberikan Pendapat. Prestasi ini terasa meningkat jika dibanding dengan tahun 2013, yaitu provinsi dan 19 kabupaten/kota mendapat opini WDP dan dua kabupaten lainnya memperolah Tanpa memberikan pendapat.
Menurut ketua panitia penyelenggara, Pius Mali, rakor tersebut akan berlangsung dari 16 hingga 18 Mei 2016, mengikutsertakan Wakil Walikota dan Wakil Bupati se NTT, Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Inspektur kabupaten, Sekretaris Inspektorat se NTT dan seluruh kepala SKPD dan Penatausahaan Keuangan lingkup pemerintah kabupaten dan kota.(SPhms)
