Ende, Savanaparadise.com,- Kementrian Dalam Negeri menempatkan Kabupaten Ende sebagai kabupaten terendah kedua dari terakhir se-Indoenesia dalam penyerapan anggaran tahun 2025 dengan persentase 22,07 persen.
Ditempatkan sebagai kabupaten urutan kedua terendah tersebut menuai kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Publik pun menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende lamban dalam mengeksekusi setiap program.
Komentar yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Ende, Anselmus Kaise. Ia membeberkan penyebab, mengapa Ende masuk sebagai kabupaten terendah kedua dari terakhir penyerapan anggaran tahun 2025 per Agustus.
Menurutnya, persoalan rendahnya penyerapan anggaran tahun 2025 adalah belum terealisasi anggaran di dinas badan yang ada disetiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. (OPD) yang bersifat program kegiatan, tidak hanya rutin.
Ansel Kaise menyebutkan, berdasarkan pengamatannya ia menemukan adanya sejumlah OPD yang alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) angkanya cukup besar seperti di Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Dinas P dan K namun hingga detik ini belum terealisasi.
Lebih lanjut Ia mencontohkan seperti pada Dinas PU di mana ada beberapa proyek infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedang tahap proses pelelangan.
“Ini sudah semester kedua bulan tahun anggaran 2025. Memang kemarin di Paripurna kita sudah sampaikan ke pemerintah dan pemerintah dalam hal ini Bupati sudah menyampaikan bahwa realisasi anggaran akan terjadi pada Agustus, September, dan Oktober. Cuman sebagai DPRD kita mengingatkan supaya jangan sampai penyerapan anggaran nya kecil tahun ini yang berdampak pada Silpa”, ujar Ansel Kaise saat di konfirmasi media ini, Kamis, (28/8/25)
Wakil Ketua Komisi 1 ini kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende supaya segera merespons persoalan ini dengan jalan segera merealisasikan seluruh anggaran yang bersifat program kegiatan sehingga tidak berimbas pada sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa.
“Na, kalau Silpa yang rugikan siapa?. Yang rugi adalah pemerintah dan rakyat kabupaten Ende akibat semua program yang tidak berjalan. Tapi kita tetap optimis empat bulan tersisa ini kita akan mendorong pemerintah supaya bisa merealisasikan semua program kegiatan yang ada di dinas badan masing-masing OPD”, kata Anggota Fraksi PSI DPRD Ende ini.
Selain belum merealisasikan anggaran, Ansel Kaise menilai rendahnya penyerapan anggaran tahun 2025 terbentur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai efisiensi. Menurut dia, APBD murni berdasarkan hasil keputusan bersama DPRD di ujung tahun 2024 tidak bisa dieksekusi karena menunggu Perkada.
“Di Paripurna juga kita sudah dorong pemerintah sesegera mungkin percepatan Perkada sehingga semua program segera terlaksana apalagi ini sudah memasuki triwulan kedua. Kita fokus dulu pada program kegiatan yang sudah terekam dalam APBD dan hasil refocusing atau hasil pemotongan itu”, kata Ansel.
“Kalau inovasi kegiatan lain terjemahan dari Visi Misi Bupati itu adalah bagian terpisah yang tak bisa dijadikan sebagai indikator karena indikator keberhasilan pemerintah adalah realisasi penyerapan anggaran di masing-masing OPD”, tukasnya.
Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere pada saat melaunching SPPG di Kecamatan Ende Timur, Senin, 01 September 2025 ketika di konfirmasi media menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengadakan rapat koordinasi untuk percepatan eksekusi.
“Saat ini sedang ada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati menyangkut penyerapan anggaran untuk segera dilakukan. Saya kira Kedepan kita akan lakukan percepatan-percepatan. Memang kita fokus pada pendapatan tetapi belanja juga akan kita perhatikan”, ungkap Wakil Bupati.
Wakil Bupati mengatakan, perhatian pemerintah tidak hanya fokus pada belanja melainkan fokus pula pada kondisi keuangan daerah agar balance dengan pendapatan belanja dan biaya.
Menurutnya, pendapatan daerah perlu digenjot demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
“Tentu kita tidak forsing dibelanja ya. Kita tentu lihat dulu kondisi keuangan kita ya. Harus ada balance, di hal pendapatan belanja dan pembiayaan. Tentu kita harus lihat dulu, kalau pendapatan, PAD harus kita genjot, tingkatkan pendapatan agar supaya pos-pos belanja itu bisa kita lakukan”, kata Wakil Bupati. (Chen Rasi)
