Penolakan Lopez Sarat Kepentingan

- Penulis

Jumat, 3 Mei 2013 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Anggota DPD RI yang membidang Otonomi Daerah, Eman Babu Eha, menilai penolakan bupati belu, Joachim Lopez, untuk tidak mengikutkan DOB Malaka dalam pilkada Belu sarat kepentingan politik.

“Terkait Penolakan Bupati menurut pikiran saya menduga ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan karena kalau tidak Sebagai negara kesatuan ini kan apa yang di saran kan atau merupakan kebijakan pusat yang sesuai dengan undang-undang mengapa harus dilawan?”,kata Babu eha, ketika dihubungi savanaparadise.com, melalui telepon seluler di jakarta dari kupang, Jumad/03/05.

Baca Juga :  Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Menurutnya patut di pertanyakan pembangkangan dan perlawanan Bupati Belu terhadap pemerintah pusat terkait DOB malaka dalam konteks Pilkada Belu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dan kalau melakukan pembangkangan dan melawan terhadap pusat berarti dipertanyakan integritasnya. ada sesuatu yang di sembunyikan”, kata mantan Penjabat Bupati Sumba Barat Daya ini.

Dikatakan Babu Eha Penolakan Bupati Lopez diduga ada sesuatu yang ingin sembunyikan karena sebagai negara kesatuan, ini kan apa yang di saran kan atau merupakan kebijakan pusat yang sesuai dengan undang-undang mengapa harus di tolak.

Baca Juga :  Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

“ DPD RI sudah bersikap kemarin dengan melakukan rapat pleno dan akan mengundang Mendagri dan KPU untuk segerah bersikap dan jangan dibiarkan berlarut-larut karena rakyat yang akan di korbankan”, tegasnya.

Persoalan kisruh Pilkada Belu, Babu Eha meminta pemerintah Provinsi hanya menjadi penonton saja . Pemprov, kata dia, harus mengambil langkah untuk menfasilitasi persoalan tersebut.(SP/Els)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru