Pemerintah TTU Tidak Setuju 6 Titik Perbatasan Dengan Timor Leste

- Penulis

Selasa, 27 September 2016 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez

Kupang, Savanaparadise.com,– Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tidak setuju dengan persoalan enam titik di perbatasan yang masuk ke wilayah Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Permasalahan enam titik di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, tepatnya di Kabupaten TTU dan Distrik Oekusi, hingga saat ini belum terselesaikan. Masalah perbatasan tersebut dikuatirkan berpotensi memicu terjadinya konflik antara warga kedua negara.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, belum lama ini mengatakan, enam titik yang bermasalah itu terdapat di Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Nelu, dan Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, TTU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Raymundus menyampaikan, penentuan batas kedua negara sudah diputuskan pada tahun 2002 silam. Saat itu penentuan titik koordinat batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste dianggap sudah final.

Baca Juga :  Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Sesuai kesepakatan itu keenam titik tersebut masuk ke wilayah Timor Leste. Keputusan itu, kata dia, merupakan keputusan sepihak saja, sehingga warga TTU tetap menolak.

Raymundus mengatakan, pemerintah kabupaten dan masyarakat TTU tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian persoalan batas negara antara Distrik Oekusi, Timor Leste dan Kabupaten TTU, Indonesia.

Dia menilai, pemerintah pusat mengambil keputusan sendiri, padahal tidak mengetahui secara persis tentang batas-batas wilayah di daerah itu.

“Dengan adanya hal itu tentu akan berpotensi terjadi konflik, karena ketika tanah kita diambil orang, maka masyarakatnya yang berada di perbatasan akan marah. Siapapun sebagai warga negara Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan sejengkal tanah itu tidak boleh dilepas ke negara lain. Oleh karena itu, atas nama seluruh masyarakat TTU, akan mempertahankan dan tidak akan melepas itu sampai kapan pun.

Baca Juga :  Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Bila perlu, lanjut Raymundus, pihaknya akan menggunakan cara keras untuk merebut kembali tanah Indonesia yang jatuh ke Timor Leste.

“Pemerintah pusat mesti melibatkan kami pemerintah kabupaten dan masyarakat yang ada di perbatasan, untuk menentukan tapal batas negara. Ini tentu sangat merugikan Indonesia,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, wilayah yang telah diklaim menjadi milik Timor Leste tersebut, sebenarnya merupakan wilayah Indonesia, karena pada waktu Timor Leste masih berstatus provinsi, keenam titik tersebut adalah wilayah Provinsi NTT.

Selain itu, antara warga Distrik Oekusi dan warga TTU itu masih terbilang bersaudara. Sehingga dalam memetakan batas wilayah adat, sudah dilakukan sejak turun temurun oleh para leluhur kedua daerah tersebut.(SP)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru