Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pengunduran Diri Wapres Harus Jadi Pelajaran bagi Partai Politik

Kupang, Savanaparadise.com,– Pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan, menilai pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka harus menjadi pelajaran bagi pejabat publik dan partai politik.

Menurut dia, keputusan mundur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Sikap itu juga diharapkan menjadi contoh bagi pejabat lain.

“Dia mundur membuktikan kesalahannya. Ini menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Kalau berbuat salah, ya segera mundur,” kata John saat dikonfirmasi Proletar.id melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026) siang.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak terus mencerca pejabat yang telah mengundurkan diri.

“Karena sudah mundur, masyarakat tidak boleh mencercanya lagi. Maafkan dia supaya bisa menjalani hidup dengan tenang,” ujarnya.

John juga mengingatkan partai politik agar lebih cermat dalam mengusung calon pejabat publik. Menurut dia, proses pencalonan harus dilakukan secara teliti agar peristiwa serupa tidak terulang.

Terkait dampak pengunduran diri tersebut terhadap birokrasi selama sisa pemerintahan Prabowo, Dr. John menilai tidak akan terjadi perubahan berarti.

“Tidak berpengaruh karena birokrasi dikelola oleh banyak pejabat, seperti menteri, kepala badan, dan stafnya,” jelasnya.

Namun, ia memperkirakan peristiwa ini akan berdampak pada dinamika politik nasional.

Menurut Dr. John, partai-partai politik memiliki kepentingan dalam menentukan pengisi jabatan wakil presiden. Kepentingan itu juga berkaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2029.

“Soal politik, pasti berpengaruh karena semua partai politik berkepentingan mengisi kursi wakil presiden dalam rangka persiapan Pemilu 2029,” katanya.

Ia berharap masyarakat lebih sadar dalam berpolitik dan ikut menjaga stabilitasi nasional.

“Diharapkan masyarakat sadar dalam berpolitik untuk menciptakan stabilitas, agar pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar,” tutupnya.***