Kupang, Savanaparadise.com,- Niat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT melanjutkan pembahasan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD NTT mendapat respon negative dari kalangan Masyarakat NTT.
Koordiantor Lembaga Survey Indonesia (LSI) Wilayah NTT, Petrus Yohn Mone menilai Ngototnya Anggota anggota dewan untuk membahas kenaikan tunjangan sangat melukai perasaan masyarakat NTT. Menurutnya tunjangan anggota DPRD tidak mencerminkan diri sebagai perwakilan dari rakyat.
“ Anggota dewan tidak pantas meminta kenaikan gaji, sebab mereka kinerja saja masih dipertanyakan. anggota dewan harus menuaikan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui tugas dan fungsi yang diperankannya di lembaga legislative,” kata Mone kepada SP, Senin,10/07.
Lebih lanjut dijelaskannya sangat tidak relevan kalau dewan meminta kenaikan gaji. apalagi sulit mengukur kinerja dan prestasi DPRD.
“ mereka itu wakil rakyat atau wakil apa? Menjadi anggota DPRD itu untuk berjuang membebaskan rakyat dari kemiskinan bukan menjadikan lembaga Dewan sebagai mata pencaharian,” Kecamnya.
Ia Meminta anggota DPRD NTT untuk segera membatalkan pembahasan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Baginya Fokus anggota dewan adalah untuk bekerja bukan malah membahas penghasilan sebagai anggota DPRD.
Sementara itu Yulius Bau salah satu tenaga harian disalah satu took kelontong juga menyesalkan niat anggota DPRD NTT yang lebih agresif membahas kenakan tunjangan ketimbang mau berkutat pada urusan-urusan rakyat.
“ Baiknya mereka digaji dengan standar UMR (Upah Minimum Regional-Red)saja suapaya kita mau lihat apakah mereka benar-benar mau jadi wakil rakyat atau cari penghasilan,” Jelasnya.(SP)
