Kupang, Savanaparadise.com,- Kemelut yang Universitas PGRI NTT sudah sampai pada titik yang sangat kritis karena akan mengorbankan 13.000 mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan. Kita tidak akan pernah mencampuri urusan kedua belah pihak yang memperebutkan legitimasi hak kelola terhadap yayasan PGRI NTT, tetapi fraksi Golkar tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan dan menyelamatkan masa depan 13.000 mahasiswa PGRI NTT.
Demikian dikemukan Fraksi Golkar DPRD NTT dalam pemandangan umum Fraksi Gokar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Ntt Tahun Anggaran 2015 dalam sidang paripurna, Jumad, 17/06.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ menyimak seluruh proses yang melandah PGRI NTT sampai dengan ditutupnya pangkalan datanya, sebenarnya duduk perkaranya sudah jelas yaitu kedua belah pihak yang bertikai akan terus menempuh jalur hukum yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, sementara 13.000 mahasiswa akan akan dibiarkan menuju kehancuran masa depannya,” kata Golkar melalui Juru bicara Fraksi, Adriana Kossi.
Dalam kondisi seperti itu Negara harus hadir untuk menyelamatkan mereka dan hal tersebut adalah perintah konstitusi bahwa Negara harus melindungi seluruh tumpoah darah Indonesia.
“ dalam kerangka itulah kami mendesak Saudara Gubernur untuk mendesak Menteri Ristek dan Perguruan Tinggi untuk tegas mengesekusi suratnya tertanggal 30 maret 2015 nomor 2593/E2.3/KL/2015 perihal permasalahan Universitas PGRI NTT dan dikuti dengan pembukaan pangkalan data sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lagi,” kata Adriana.
Manakala dikemudian hari ada pihak lain, Demikian Fraksi Golkar, yang secara sah oleh pengadilan yang sudah berkekuatan tetap sebagai pihak yang sah mengelola Universitas PGRI NTT maka itu pun harus di eksekusi oleh Menristek.
“ Jika menemui kendala karena sengketa hukum maka maka Menristek mengambil langkah pengalihan mahasiswa ke Universitas Nusa Cendana apapun konsekwensinya,” jelasnya.
Fraksi Golkar menegaskan atas kemelut di PGRI NTT, Negara tidak boleh takut kepada siapapun jika bertindak demi 13.000 mahasiswa yang di korbankan oleh pihak-pihak yang sarat kepentingan.(SP)
