Kupang, Savanaparadise.com,- Persoalan kekeringan yang berdampak pada gagal tanam dan gagal panen serta dampak ikutannya terjadi gizi buruk dan kekrangan pagan di sejumlah wilayah di NTT seperti di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan menyulut sikap tegas DPD RI dan sejumlah aktifis muda NTT di Jakarta.
Dalam sebuah forum diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ di gedung DPD Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2015), bersepakat untuk segera memanggil Gubenur NTT Frans Lebu Raya dan para Bupati se NTT untuk mencarikan solusi yang tepat mengatasi persoalan kekeringan yang sudah berlangsung selama lima belas tahun lamanya di NTT.
Diskusi yang mengambil tema “Masalah Pangan di Indonesia Timur, di Tengah Hiruk Pikuk Elit Politik,” menghadirkan nara sumber senator asal NTT Ibrahim Agustinus Medah dan Ketum PP Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa.
“Jangan pilih pemimpin atau para wakil rakyat yang tidak peduli pada kerawanan pangan, dan gizi buruk yang melanda masyarakat,” kata Ibrahim Medah. Mantan Bupati Kupang dua periode itu menegaskan, persoalan kekeringan dan kekurangan pangan ini selalu berulang setiap tahun, namun kenapa tidak bisa diatasi.
Dikatakannya, wilayah NTT sebenarnya sangat kaya sumber daya di darat maupun dilautan, dan yang dibutuhkan tambahnya adanya keseriusan pemerintah daerah dan pusat untuk menggarapnya.
Di wilayah NTT, kata dia bisa dikembangkan tanaman kemiri, juga padi gogo rancah dan sebagainya. Medah menamabhkan, kebijakan pemerintah di bidang pertanian banyak yang tidak cocok diterapkan di wilayah tandus seperti NTT.
“NTT itu wilayah yang tanahnya kering, kalau bicara pertanian maka irigasinya harus benar-benar diperhatikan. Jangan disamakan sistem irigasi di seluruh Indonesia, karena semua wilayah tidak sama topografinya sehingga memiliki sistem irigasi yabg berbeda pula,” katanya.
“Di NTT itu tanahnya kering, berbatu-batu, curah hujan sedikit tidak sama dengan Jawa yang tanahnya basah dan gembur. Sistem irigasinya jangan disamakan dengan di Jawa yang mengalir,” ujarnya menambahkan.
Itu pasalnya, mantan Ketua DPRD Provinsi NTT itu meminta pemerintah untuk memperhatikan sistem pertanian yang cocok untuk NTT. Diharapkan dengan perbaikan sistem pertanian, maka kebutuhan pangan di NTT bisa terpenuhi.
“Untuk itu harus diperhatikan sistem pertanian seperti apa yang cocok untuk NTT. Kalau sistem pertanian tepat dan hasil pertanian melimpah, maka rakyat tak akab lagi kelaparan,” jelas Ibrahim.
Ibrahim Medah juga menegaskan, subsidi pupuk oleh pemerintah selama ini segera dihentikan karena hanya menguntungkan para pengusaha perkebunan yang besar dan justeru merugikan petani-petani yang miskin.
“Kami di DPD RI sudah membentuk tim kerja dan setelah bekerja, kami sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan subsidi itu dan dana subsidi itu diberikan insentif kepada masyarakat petani agar bisa membeli pupuk sendiri,” katanya. (SP)
