Ende, Savanaparadise.com,- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi promotor di program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati.
Langkah ini diambil DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende karena sebelumnya PDI Perjuangan merupakan salah satu partai pengusung yang memiliki tanggung jawab besar merealisasikan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 2024 lalu.
DPC PDI Perjuangan Ende bahkan siap menggerakan seluruh kekuatan partai, menggalang dukungan dengan partai lain demi terwujudnya tagline “Ende Baru”, terkhusus menyukseskan program 100 hari kerja
“Nah, ada beberapa poin penting yang sudah disepakati oleh DPC PDI Perjuangan berdasarkan rapat bersama hari ini”, kata Ketua Bapilu PDIP Ende, Heribertus Gani dalam jumpa pers dengan awak media di Kantor PDI Perjuangan, Selasa, (22/4/25).
Heri Gani kemudian menguraikan empat poin penting yang dihasilkan DPC PDI Perjuangan melalui rapat internal partai. Menurut Heri Gani, poin pertama adalah, DPC dan fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Ende siap menjadi motor penggerak guna merealisasikan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati.
Poin kedua, lanjut Heri Gani, DPC, Ketua DPRD dan Fraksi PDI Perjuangan akan menggalang dukungan dari Ketua Partai, Pimpinan dan Anggota Fraksi maupun alat kelengkapan DPRD Ende agar berperan aktif mendukung terlaksananya program 100 hari kerja.
Ketiga, Ketua DPRD dan Fraksi PDI Perjuangan serta Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat sebagai Partai Pengusung dalam waktu dekat akan memprakarsai pelaksanaan rapat kerja tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas dan memutuskan beberapa langkah kongkrit guna merealisasikan program 100 hari kerja.
Kempat, Ketua DPRD dan Fraksi PDI Perjuangan bersama Fraksi Partai Demokrat menjadi promotor dalam mempercepat realisasi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2025-2030 dengan harapan mendapat dukungan dari seluruh kekuatan politik yang ada di Kabupaten Ende.
Heri Gani menambakan, selain empat pokok pikiran yang dihasilkan DPC PDI Perjuangan dalam rapat internal partai, DPC PDI Perjuangan juga melihat ada persoalan yang dihadapi pemerintah menyangkut agenda 100 hari kerja yang membutuhkan campur tangan semua pihak untuk mewujudkannya.
Dikatakan, persoalan tersebut tentunya akan menghambat program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati yang baru terkait program ‘Ende bersih’ yakni penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Rate yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
Menyikapi akan hal ini, kata Heri Gani, DPC dan Fraksi PDI Perjuangan beranggapan bahwa ini adalah persoalan extra ordinary (luar biasa-red) sehingga butuh langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasinya.
Langkah cepat dan tepat yang dimaksudkan adalah, kata Heri Gani, membantu pemerintah melakukan transaksi pembelian tanah untuk dijadikan lokasi TPA baru yang sempat terhenti lantaran keterbatasan anggaran.
Karena itu, terang Heri Gani, DPC PDI Perjuangan melihat hanya ada satu ruang yang bisa digunakan dan itu sangat memungkinkan untuk pengadaan lokasi TPA baru dengan melakukan rasionalisasi anggaran di dalam APBD khususnya soal belanja Pokir DPRD Ende.
Nantinya, jelas Heri Gani, anggaran belanja Pokir DPRD tahun 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui Reses akan digeser untuk belanja pengadaan lokasi TPA baru.
“Kami tidak biacara soal Pokir teman-teman DPRD dari fraksi partai lain tapi di internal PDI Perjuangan kami berkomitmen untuk siap di nolkan Pokir DPRD tahun 2025 ini dan digeser untuk pengadaan tanah TPA”, ungkap Heri Gani.
“Berdasarkan penjelasan teman-teman Fraksi dan Ketua DPRD sumbernya dari Pokir. Dan Pokir 5 Anggota Fraksi PDIP siap di nolkan untuk menjawab masalah sampah dan pengadaan tanah TPA karena ini instruksi dan perintah partai yang lahir dari sebuah mekanisme rapat bersama di DPC ini”, sambungnya. (CR/SP)
