Kupang, Savanaparadise.com,- Pemerintah Provinsi NTT akan mendapat insentif berupa tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran mendatang karena mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2015.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Kamis, 15/6 mengatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz menyampaikan, setiap entitas yang meraih opini WTP, BPK RI merekomendasikan ke presiden untuk diberikan reward berupa insentif anggaran.
Hal yang sama juga dilakukan BPK RI terhadap entitas Provinsi NTT yang meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2015 yang telah diserahkan ke pimpinan DPRD NTT pada Senin, 13 Juni 2016 dalam sidang Paripurna Istimewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Insentif yang diberikan berupa tambahan anggaran itu tidak termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau anggaran lain yang telah dialokasikan selama ini,” kata Anwar.
Dijelaskannya dengan insentif yang akan diberikan pemerintah pusat itu, dipastikan APBD NTT tahun anggaran 2017 akan meningkat dari APBD 2016 senilai Rp3,2 triliun. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah berjanji akan menambah DAU untuk provinsi yang bercirikan kepulauan seperti NTT.
“Kita harapkan dengan tambahan APBD , Pemerintah NTT dapat mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Tentang berapa besar tambahan anggaran dalam bentuk insentif dimaksud, Anwar akui belum mengetahui perhitungan detailnya. Perhitungannya tergantung dari masing- masing kementerian berdasarkan arahan presiden setelah mencermati rekomendasi BPK RI. Tapi dipastikan, jumlah anggaran yang dikucurkan cukup besar.
Misalkan, entitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meraih opini WTP, setelah direkomendasikan BPK RI, mendapat insentif berupa tambahan anggaran sebesar Rp159 miliar.
Anwar menyatakan, dewan tetap mengharapkan dukungan dari BPK RI Perwakilan NTT untuk tetap melakukan pembinaan kepada jajaran SKPD lingkup pemprov guna terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemprov ke depan.
Menurutnya, dengan terus meningkatnya perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, dapat membawa kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi NTT.
“Dewan dan masyarakat NTT berharap agar opini WTP yang diberikan BPK RI berkorelasi dan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.(AV/SP)
