Asal Muasal Gaji 13 Dari Anggota Fraksi Gerindra

- Penulis

Minggu, 5 Juli 2015 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Wacana pengusulan gaji ke 13 bagi anggota DPRD NTT ternyata di prakarsai oleh anggota Fraksi Gerindra. Dalam rapat banggar ABS yang merupakan anggota fraksi Gerindra ini hanya mempertanyakan Regulasi yang hanya memberikan Gaji-13 bagi DPR RI.

” Saya waktu itu hanya mempertanyakan kenapa hanya DPR RI saja yang dapat gaji 13, padahal kita memiliki tiga tugas dan fungsi yang sama,” ujar ABS kepada wartawan belum lama ini di kupang.

ABS yang berlatar belakang Birokrat ini mengatakan kalau memang di pusat bisa dapat ya kita dorong agar DPRD juga dapat.

” kalau memang tidak bisa ya kita tiadakan saja, kan tidak ada salahnya kalau saya mempertanyakan aturan itu,” Jelasnya.

ABS mengakui kalau dirinya benar mempertanyakan Gaji -13 yang hanya diberikan untuk untuk DPR RI. Saat rapat tersebut

Dirinya mempertanyakan alasan sehingga regulasi hanya mengatur soal pemberian Gaji-13 bagi anggota DPR RI sementara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak diberikan gaji 13.

Baca Juga :  Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Baginya aturan tersebut terkesan sangat diskriminatif karena hanya diberikan untuk DPR RI, padahal kata Dia, DPR RI dan DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa.

” jikalau memang DPR RI mendapat Gaji ke-13 sebaiknya gaji 13 tersebut juga didorong agar juga diberikan bagi DPRD sebab memiliki peran yang sama. Namun kalau dalam regulasi hanya DPR RI yang mendapatkanya, maka sebaiknya Gaji 13 bagi DPR ditiadakan,” Jelasnya.(VNY)

Berita Terkait

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Minta Melki Lakalena Jangan Bikin Susah Sesama Ana Oeba 
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Rabu, 18 Februari 2026 - 20:57 WIB

Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Selasa, 17 Februari 2026 - 09:48 WIB

Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

Selasa, 30 September 2025 - 21:39 WIB

Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan

Selasa, 30 September 2025 - 18:40 WIB

Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir

Berita Terbaru

Oplus_131072

Kupang

Politisi PDIP Sebut NTT Mart Lebih Mirip Kios Biasa

Selasa, 3 Mar 2026 - 08:45 WIB