Berkaca Dari Pilgub, Tim Prabowo-Hatta Tolak PNS jadi Tim Sukses

- Penulis

Selasa, 27 Mei 2014 - 20:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Ketua DPD Partai Gerindra NTT sekaligus Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta NTT, Esthon Foenay meminta unsur pemerintah daerah, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di NTT untuk tidak terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. Imbauan ini disampaikan Esthon Selasa (27/5) kemarin.

“Tinggal 45 hari masuk dalam pemilihan (Pilpres). Saya mengimbau agar semua komponen penyelanggara bisa berada pada suatu kondisi dengan warna disiplin yang tinggi. Semua PNS diminta untuk jangan coba-coba terlibat,” kata Esthon.

Ia khawatir jika pimpinan daerah yang memegang kendlai kekuasaan di daerah ikut menggerakkan PNS untuk ikut serta dalam mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

“Kalau ikut sosialisasikan calon presiden dan wakil presiden maka itu sudah terang-terangan melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Esthon yang berkaca pada pengalaman pilkada di NTT beberapa waktu lalu.

Ia meminta agar sebagai penyelenggara negara, PNS juga harus memberi contoh yang baik. Harus memberikan pendidikan politik yang baik. Demikian juga para pimpinan daerah, baik di kabupaten maupun provinsi.

“Jangan gunakan otoritas kekuasaan untuk mau memenangkan pilpres dengan cara-cara yang tidak terhormat. Itu pemimpin kerdil. Bukan negarawan,” kata mantan Wakil Gubernur NTT ini.

Baca Juga :  Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Secara tegas ia menyatakan, apabila dalam penyelenggaraan pilpres, ada oknum PNS atau aparat hukum yang menawarkan jasanya melakukan kampanye dan sosialisasi pasangan Prabowo-Hatta, dirinya akan menolak.

Ia menegaskan, kampanye harus dilakukan secara profesional. Hal ini dimaksudkan agar pilpres berjalan dengan sukses sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang baik dan bermartabat.

“Mari kita menghargai proses ini dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan budaya yang beretika,” tambah Esthon. (Prabowo-Hatta Media Center)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru