Berkunjung ke NTT, Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTT

- Jurnalis

Minggu, 17 Oktober 2021 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin didampingi istrinya dan beberapa Mentri Kabinet melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (16/10/21).

Dalam kunjungan kerjanya di NTT, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Provinsi NTT bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, yang berlangsung di Rujab Gubernur, Minggu (17/10/21).

Selain Gubernur dan Wagub yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT, hadir juga beberapa Bupati dari 5 Kabupaten yang masuk dalam kriteria kemiskinan ekstream.

Adapun para Bupati yang hadir adalah, Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Manggarai Timur.

Sedangkan pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTT didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US dolar PPP per kapita per hari.

Baca Juga :  Hama Belalang Serang Tanaman Jagung Milik Petani di Sumba Tengah

Jumlah penduduk miskin ekstrem di NTT tahun 2021 untuk 5 Kabupaten yang menjadi prioritas mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT.

Data ini tersebar di Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17.30% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa.

Dilanjutkan dengan Kabupaten Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa, Kabupaten Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa.

Dan terakhir, Kabupaten Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres Ma’ruf Amin meminta agar Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di NTT untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan.

Baca Juga :  BPBD NTT Beri Bantuan Untuk Korban Banjir Bandang di Inerie Ngada

Wapres juga meminta agar Gubernur dan para Bupati untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.

Secara khusus Wapres mengatakan bahwa dalam tahun 2021 ini tinggal yang tinggal 3 bulan lagi akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data yang sekarang tersedia.

“Untuk program khusus 2021 ini, Pemerintah akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di NTT pada tahun 2021 ini”, kata Wapres Ma’ruf Amin.

Ia pun menegaskan, anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencukupi, namun tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.

Dijelaskan Wapres Konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat. (Red02)

Berita Terkait

Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Keluarga  Alm Jacob Nuwa Wea Salurkan 1.000 Paket Bantuan untuk Korban Bencana Mauponggo
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Berita ini 0 kali dibaca