Perempuan NTT Tidak Terwakili di Tingkat Nasional

- Jurnalis

Kamis, 4 Agustus 2016 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kajeng Ratu saat melantik Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi NTT di Kantor DPRD NTT, Kamis (4/8).
Kajeng Ratu saat melantik Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi NTT di Kantor DPRD NTT, Kamis (4/8).

Kupang, Savanaparadise.com,- Ketua Presidium Kaukus Perempuan Republik Indonesia, Gusti Kajeng Ratu Hemas menyayangkan tidak ada satu pun perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terwakili di tingkat nasional dalam pemilu legislatif 2014 lalu.

“Saya sangat sayangkan periode ini perempuan asal NTT tidak terwakili di tingkat nasional,” kata Kajeng Ratu saat melantik Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi NTT di Kantor DPRD NTT, Kamis (4/8).

Kajeng Ratu menilai masih banyak tantangan bagi kaum perempuan, diantaranya masalah eksternal yang ada kaitannya dengan aturan partai politik. Hingga saat ini kaum perempuan belum sepenuhnya mendapat peluang untuk duduk di parlemen.

Baca Juga :  Jelang Natal Nasional, Penjagaan di sekitar Rujab Gubernur di Perketat

Kekuatan Kaukus Perempuan Parlemen harus didukung oleh jejaring Kaukus Perempuan RI dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Saat ini RUU tentang kekerasan tentang perempuan dan anak sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk dibahas.

Dia berpendapat Indonesia membutuhkan Undang-undang yang tidak sering diubah-ubah dan peraturan partai politik yang sangat jelas. Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat membutuhkan Undang-undang dan peraturan daerah (Perda) tentang kekerasan dan perdagangan orang (Human Trafficking).

“Perdagangan orang di NTT sangat tinggi. NTT urutan kedua secara nasional dalam kasus tindak kekerasan perempuan dan perdagangan orang,” tegasnya.

Pada tempat yang sama Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengemukakan kaukus perempuan dibentuk atas kesadaran pentingnya peran perempuan. Karena itu, kebijakan keberpihakan kepada kaum perempuan harus didukung oleh semua pihak.

Baca Juga :  Setya Novanto:“Saya Diperiksa Untuk Lengkapi Berkas Rusli Zainal”

Anwar menilai masih banyak kebijakan yang belum berpihak kepada kaum perempuan dan rakyat miskin di NTT. Dan karena itu, DPRD NTT tetap berpihak kepada kaum perempuan sesuai dengan tiga fungsi dewan yakni fungsi budget, anggaran, dan pengawasan.

“Kami harap pemilu 2019 mendatang, kaum perempuan yang duduk di DPRD NTT bisa mencapai 30 persen. Kami juga tetap berpihak kepada kaum perempuan,” kata Anwar.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi NTT Mercy Piung menambahkan, wadah itu dibentuka atas kerjasama semua pihak termasuk LSM Rumah Perempuan Kupang. Dengan dibentuknya Kaukus Perempuan Parlemen NTT, maka diharapkan berdampak pada kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan.

“Kami harap Kauskus Perempuan memperkuat keputusan atau kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan,” kata Mercy. (Dis Amalo/SP)

Berita Terkait

Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Minta Melki Lakalena Jangan Bikin Susah Sesama Ana Oeba 
Berita ini 0 kali dibaca