Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, melalui Bidang Pengembangan Karier Pegawai, menyelenggarakan promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) NTT. Promosi pengisian JPTP (eselon II) tersebut dibuka bagi peserta yang berasal dari lingkup pemprov NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT.
Seleksi JPTP dilakukan secara transparan untuk mengisi kekosongan jabatan pada: 1). Kepala Dinas Perhubungan NTT; 2). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT; 3). Kepala Dinas Kesehatan NTT; 4). Kepala Badan Pengembangan SDM NTT; 5). Inspektur NTT; 6). Kepala Biro Hukum Setda NTT dan 7). Kepala Biro Kerjasama Setda NTT.
Pendaftaran untuk pengisian JPTP di lingkungan pemprov NTT telah dibuka sejak 20 Maret 2018 dan akan ditutup pada 12 April 2018 dan langsung dimulai dengan seleksi administrasi oleh panitia seleksi (Pansel). Proses dilakukan melelalui tahapan seleksi kompetensi managerial dan bidang serta wawancara dan akhirnya akan ditetapkan tiga calon JPTP untuk diajukan kepada Gubernur NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika dikonfirmasi wartawan terkait pembukaan promosi pengisian JPTP, usai sidang paripurna DPRD NTT penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTT Tahun Anggaran 2017, Selasa (10/4), mengakui pengisian JPTP setingkat eselon II-a dan II-b sedang berlangsung dan masih dalam tahap pendaftaran peserta.
Gubernur Lebu Raya, menjelaskan saat ini terdapat kekosongan jabatan pada tujuh perangkat daerah di lingkungan pemprov NTT. Kekosongan jabatan tersebut, ungkap Gubernur, perlu segera diisi untuk mengatasi adanya kefakuman ditingkat JPTP.
Dikatakan Gubernur, pengisian posisi JPTP sangat penting untuk pengendalian penyelenggaraan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Ini semua mengacu pada regulasi dan tentu nantinya harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
“Saya berharap proses seleksi pengisian JPTP harus dipercepat. Nanti saya menanyakan kepada Sekda atau Pansel, prosesnya sudah samapai dimana dan apakah sudah ada yang mendaftar,” kata Lebu Raya.(HumasNTT)
