Gerakan Anti Politisi Busuk Tuding KPU NTT Kriminalisasi Demokrasi

- Penulis

Selasa, 25 Juni 2013 - 13:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Kordinator Gerakan Anti Politisi Busuk, Jan Pieter Windy, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT tidak independen dan terkesan menguntungkan salah satu kandidat. Menurutnya ada upaya curang yang di lakukan sistematis dengan melibatkan KPUD NTT pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beberapa bulan lalu.

“ Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT beberapa bulan lalu sarat indikasi kriminalisasi demokrasi” kata Windy dalam pernyataan sikapnya yang di terima Savanaparadise.com.

Di katakan Windy, Gerakan Anti Politisi Busuk NTT, mencatat beberapa indikasi kriminalisasi demokrasi yang terjadi diantaranya, pilkada NTT sangat banyak kecurangan dimana keterlibatan PNS dalam kampanye, tindakan money politic, negosiasi untuk melakukan transaksi perdagangan suara, intimidasi atau pengarahan PNS, pencoblosan lebih dari satu suara serta manipulasi pilihan rakyat.

Gerakan Anti Politisi Busuk kata Windy, juga mensinyalir adanya berbagai kondisi sistematis sebagai bagian dari upaya untungan salah satu pihak sebagai pemegang kekuasaan dan pengendali birokrasi.

Windy mengatakan, akumulasi indikasi kecurangan tersebut terkesan didiamkan dan dilupakan karena sampai saat ini belum ada upaya dari lembaga yang memiliki wewenang untuk mengusut tuntas indikasi-indikasi pelanggaran yang terjadi.

Gerakan anti politisi busuk NTT, kata Windy, menuntut agar pihak yang berwenang menuntaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pilkada NTT serta menuntut netralitas dan perlindungan terhadap setiap barang bukti dan saksi yang menunjukan adanya pelanggaran.

Gerakan ini juga dalam tuntutannya mengecam keras tindakan KPU NTT yang melakukan tindakan mempengaruhi barang bukti dengan berusaha membuka kotak suara yang disegel tanpa ada permintaan dari pihak berwenang dan membenarkan tindakan tersebut dengan alasan dan aturan yang dipaksakan serta mengada-ada.

Baca Juga :  Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Gerakan Anti Politisi Busuk kembali melakukan aksi demontrasi di kantor KPUD NTT, Selasa ,25/06. Kedatangan mereka di kawal oleh aparat kepolisian dari Polres Kupang Kota.

Massa ini datang dengan konvoi kendaraan pick up, dump truck serta beberapa kendaraan roda dua. Namun niat Gerakan Tolak Politisi Busuk untuk bertemu para anggota KPU gagal. Hal ini dikarenakan anggota KPU sedang mengikuti sidang putusan pilkada NTT di Mahkamah konstitusi.(JN/SP)

Berita Terkait

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada
Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda
Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda
Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah
VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit
Perdes Masih Draf Uji Coba, Warga Suku Boti Mengaku Merugi Ratusan Juta
Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 14:29 WIB

Jangan Gaduh, Ahli Hukum Administrasi Negara Sarankan Gubernur Gugat PTUN Bupati Ngada

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:59 WIB

Akademisi Koreksi Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Ngada Terkait Pelantikan Sekda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:48 WIB

Panas! Bupati Ngada Abaikan Penunjukan Gubernur, Watu Ngebu Tetap Dilantik Jadi Sekda

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:04 WIB

Akan Berubah Jadi PT Perseroda, Bank NTT Pertegas Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

Sabtu, 21 Februari 2026 - 15:08 WIB

VBL Sebut Energi Hidrogen adalah Masa Depan NTT, Saatnya Kita Bangkit

Berita Terbaru