Kupang, Savanaparadise.com, – Tiga bulan setelah gempa Flores, persoalan warga terdampak belum selesai. Ketidakpastian tempat tinggal, lambannya penanganan, hingga ancaman terhadap ruang hidup masih menjadi persoalan.
Situasi itu menjadi bahan refleksi dalam pemutaran film Lara dari Timur di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Kamis (12/11/2026) malam.
Pemutaran film dan diskusi bertema “Refleksi 3 Bulan Penanganan Bencana Gempa Flores” itu dipantik Abim Gondrong dari Kolektif Literasi Rumah Baca Aksara Ruteng, Manggarai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum memulai diskusi, moderator, Horiana Yolanda, Devisi Advokasi, Kampanye dan Pengorganisasian Rakyat Walhi NTT memberi kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan pengalaman mereka dengan cerita dalam film.
Petrus Lopes, salah satu warga eks Timor-Timur yang masih tinggal di Kamp Pengungsian Tuapukan, turut berbagi pengalaman. Ia menyebut, setelah 27 tahun mereka masih hidup dalam ketidakpastian status tanah.
Bagi Petrus, film tersebut memperlihatkan bagaimana negara gagal menjalankan tanggung jawabnya ketika rakyat menghadapi bencana.
“Dari film ini saya melihat tidak ada peran negara sama sekali. Padahal, negara punya peran penting, terutama ketika rakyat terdampak bencana,” katanya.
Ia menilai negara justru lebih sering hadir ketika memiliki kepentingan. Dua hal yang ia soroti ialah perampasan ruang hidup serta persoalan perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan.
Petrus mengenang pengalaman warga saat Badai Seroja melanda. Rumah-rumah di kamp pengungsian terendam banjir, bahkan hancur. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling terdampak.
“Film ini menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya,” ujarnya.
Abim Gondrong kemudian memulai diskusi dengan menyinggung 108 warga yang meninggal selama berada di pengungsian. Menurut dia, kematian warga tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang sudah berlalu.
“Saya mau kawan-kawan jangan hanya diam. Tetap berisik, walaupun hanya melalui media sosial. Jangan sampai korban terus bertambah di pengungsian,” katanya.
Abim kemudian menceritakan situasi pada hari-hari pertama setelah gempa Flores.
Ia mengatakan, sejumlah komunitas dan organisasi masyarakat sipil bergerak mengumpulkan informasi serta kebutuhan warga. Aliansi Jaring, termasuk WALHI, sempat menggelar pertemuan daring pada hari kedua setelah gempa untuk membicarakan langkah bersama.
Floresa, kata dia, kemudian mengubah pola kerja. Media itu tidak hanya melaporkan perkembangan bencana, tetapi juga mengumpulkan laporan kebutuhan warga untuk disalurkan kepada pihak yang bisa membantu.
Menurut Abim, jaringan tersebut menjangkau sekitar 300 titik di Manggarai, Labuan Bajo, Manggarai Barat, hingga Nagekeo. Ribuan laporan kebutuhan warga terkumpul.
Namun, keterbatasan dana membuat kerja tersebut hanya berlangsung sekitar satu bulan.
Di tengah situasi itu, Abim melihat ketimpangan dalam penanganan bencana. Ia mencontohkan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Reo, Manggarai.
Saat itu, ia bersama sejumlah kawan turun ke lapangan. Mereka melihat banyak rumah rusak dan jalan terdampak longsor di sepanjang jalur Ruteng-Reo yang berjarak sekitar 98 kilometer.
Namun, perhatian aparat justru tertuju pada persiapan kunjungan wakil presiden.
“Polisi-polisi dan tentara sibuk memperbaiki jalan supaya Gibran lancar sampai ke Reo. Sementara masyarakat di kanan-kiri jalan tidak dibantu. Tidak diberikan tenda, tidak diberikan terpal,” katanya.
Abim mempertanyakan prioritas pemerintah dalam situasi darurat tersebut.
“Bayangkan, dalam satu hari banyak longsor dari Ruteng ke Reo bisa dibersihkan karena Gibran datang. Tetapi manusianya tidak ditolong,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kunjungan pejabat yang menurutnya lebih menyerupai kegiatan pencitraan daripada upaya memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
Selain itu, Abim mengingatkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan bisnis.
Ia menceritakan pengalaman warga yang didatangi pihak tertentu setelah menerima bantuan. Mereka kemudian ditawari untuk menjual tanah, termasuk di kawasan pesisir utara Flores.
“Setelah memberikan bantuan, mereka bertanya, ‘Bapak, saya beli tanah ini boleh tidak?’ Kalau tidak, mereka mencari tanah yang lain,” katanya.
Menurut Abim, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena warga sedang berada dalam situasi sulit. Bantuan kemanusiaan semestinya tidak menjadi jalan untuk menguasai tanah masyarakat.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan batalyon di sejumlah wilayah Flores, termasuk Reo dan Tonggurambang.
Abim menyebut rencana tersebut berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Di Tonggurambang, misalnya, terdapat petani garam dan masyarakat adat yang ruang hidupnya perlu dilindungi.
Ia mengingatkan agar bencana tidak dijadikan alasan untuk memperluas penguasaan wilayah oleh kepentingan tertentu.
Veronika Lamahoda, salah satu perserta juga mengkritik penanganan bencana oleh pemerintah.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki sistem dan mekanisme penanggulangan bencana. Namun, ketika bencana benar-benar terjadi, sistem tersebut justru tidak berjalan.
Ia melihat birokrasi yang berbelit-belit sebagai salah satu persoalan utama.
“Birokrasi di negara ini berbelit-belit. Ketika orang sudah mati, pemerintah masih mengurus administrasi. Ketika korban sudah berjatuhan, pemerintah masih bertanya apa yang harus dibelanjakan,” katanya.
Bagi Veronika, penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Kebijakan, anggaran, dan langkah pemerintah ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya mengarahkan kritik kepada pemerintah sebagai institusi, tetapi juga kepada para wakil rakyat yang ikut menentukan kebijakan.
“Manajemen kebencanaan kita di Indonesia ini diputuskan dengan keputusan politik oleh orang-orang yang kita pilih dan mewakili kita di Senayan. Karena itu, ketika tata kelola bencana tidak berjalan, kritik kita mestinya mengarah kepada mereka,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti bersikap kritis ketika berhadapan dengan pejabat.
Veronika menyoroti kebiasaan masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan pemerintah, tetapi justru memberikan sambutan berlebihan ketika pejabat datang berkunjung.
Menurut dia, sikap seperti itu membuat masyarakat sulit menuntut pertanggungjawaban.
Menjelang Pemilu 2029, ia meminta masyarakat lebih berani menagih komitmen politik para wakil rakyat, terutama terkait penanganan bencana.
“Kalau dulu tidak bisa mengatur tata kelola bencana, berani tidak kita meminta pertanggungjawaban mereka?” katanya.
Diskusi juga menyinggung pentingnya mitigasi bencana berbasis lingkungan dan pengetahuan masyarakat lokal.
Abim mengingatkan bahwa pepohonan memiliki peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Ia mencontohkan sejumlah rumah di Flores yang relatif tidak mengalami kerusakan berat karena berada dekat pepohonan.
Sebaliknya, kawasan pesisir utara Flores yang kehilangan banyak pohon mengalami kerusakan cukup parah.
Ia mengajak masyarakat mulai menanam pohon di sekitar rumah dan menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar.
Namun, mitigasi menurutnya tidak cukup hanya dengan persiapan teknis. Masyarakat juga perlu menggali kembali pengetahuan lokal yang diwariskan leluhur.
Ia mencontohkan tradisi sasi di Alor, muro di sejumlah wilayah NTT, serta awik-awik di Lombok. Praktik-praktik tersebut mengajarkan masyarakat menjaga alam dan mengatur pemanfaatan sumber daya.
Abim juga mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan tanah kosong tanpa tanaman atau menjualnya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
“Tanah luas, tetapi tidak ditanami. Tanah luas, tetapi dijual. Kita harus menggali kembali pengetahuan masyarakat adat tentang mitigasi bencana,” katanya.
Di tengah kekecewaan terhadap pemerintah, ia mengajak masyarakat memperkuat solidaritas.
“Saya pikir kuncinya sekarang adalah membangun kekuatan solidaritas, membangun empati di antara kawan-kawan,” ujarnya.
Menurut Abim, solidaritas yang tumbuh dari komunitas dapat menjadi kekuatan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan menghadapi kebijakan yang merugikan rakyat.* (N)
