Kupang, Savanaparadise.com,- Politisi Senayan dari partai Demokrat Benny Kabur Harman (BKH) mengatakan Negara dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah bangkrut. BKH yang juga Anggota Komisi III DPR RI mengatakan kondisi tersebut sudah sangat nyata. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan penerimaan Negara yang cenderung menurun.
“Sebenarnya Negara sudah bangkrut. kita sudah bangkrut.buktinya sudah ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Di NTT sendiri ada pemotongan Fiskal sebesar Rp. 240 Milyar. Kita akan memberi masukan kepada negara agar keluar dari kebangkrutan ini,” kata BKH ketika menjadi pembicara dalam diskusi bersama wartawan di ruang Fraksi Demokrat DPRD NTT, Jumat, 9/09.
Dia mengatakan situasi tersebut tidak boleh terjadi. Mari kita sama sama cari jalan terbaik. Dia berpendapat Tax Amnesty dirancang untuk menutupi penerimaan Negara yang cenderung menurun sejak awal pemerintahan Jokowi. Pada kenyataannya Tax Amnesty diapakai untuk menakuti masyarakat kecil.
“ Tax Amnesty diberlakukan untuk menambah penghasilan baru bagi Negara. Kebijakan ini untuk pejabat pejabat yang taruh uang diluar, dilindungi untuk bawa uang uang nya ke indonesia. itu tujuan utamanya.tapi yang terjadi kebijakan ini dipakai untuk menakuti-nakuti rakyat,” katanya.
Dikatakannya Ketika Presiden melakukan reshuffle kabinet, Demokrat berharap bisa memberi perubahan dalam pemerintahan. Namun kata BKH hal tersebut tidak banyak memberi perubahan dalam peningkatan ekonomi Negara malah menambah kegaduhan dalam pemerintah.
“ bahkan ketika Sri Mulyani masuk dalam kabinet juga tidak memberi perubahan apa-apa. Tax Amnesty Low. Bahkan Kepala Negara mengangkat Menteri yang memiliki warga negara asing,” jelasnya.
Dalam aras kebijakan partai di parlemen, BKH mengatakan Demokrat terus merperbaharui diri sebagai partai yang pro rakyat dan siap dengan solusi solusi buat rakyat.Demokrat kata BKH mendukung pemerintahan Joko Widodo.
“ Dukungan yang kami berikan bukan pasif tapi yang aktif. kami mendukung kebijakan yang pro rakyat tapi juga mengkritisi yang tidak pro rakyat. Ketika Jokowi mengumunkan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang paling depan untuk mendukung adalah partai Demokrat. Dalam Tax Amnesti kita memberikan koreksi,” jelasnya.
Ketika presiden mengangkat menteri yang WNA, Demokrat juga paling depan untuk mengkritisi. Koreksi yang democrat lakukan juga ada hasilnya seperti Tax amnesty yang low dan hasilnya seperti yang kita duga belum ada nilai 100 trilyun yang masuk dalam kas Negara.(SP)
