Kupang, Savanaparadise.com, – Warga Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus perkara hukum ke Polres TTS di Soe. Jarak yang jauh membuat pelayanan hukum semakin membebani masyarakat.
Kondisi ini terjadi sejak Polsek Amanatun Selatan tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021.
Polsek hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan, serta tindakan preventif. Sementara penanganan perkara dipusatkan di Polres TTS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wartawan NTTPedia.id, Ansger Tampani, menyayangkan kebijakan tersebut. Ia mengaku kerap menerima keluhan warga yang harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Soe untuk mengurus perkara.
Biaya itu tidak hanya mencakup transportasi. Pelapor dan terlapor juga harus menyiapkan uang makan serta kebutuhan keluarga yang mendampingi. Saksi pun harus menanggung ongkos perjalanan ketika diminta memberikan keterangan.
“Untuk mengurus satu perkara, masyarakat harus menyiapkan biaya perjalanan ke Soe. Belum lagi biaya makan dan kebutuhan lainnya,” kata Ansger kepada media ini, Selasa (16/11/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap pelayanan hukum semakin sulit. Warga yang tidak memiliki cukup uang bahkan berpotensi enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.
“Seharusnya diberikan pendekatan pelayanan bukan kesulitan pelayanan,” ujarnya.
Ansger mengakui, pelayanan kamtibmas di wilayah Polsek Amanatun Selatan sejauh ini berjalan baik. Fungsi pencegahan dan pemeliharaan keamanan juga dinilainya sudah terlaksana.
Namun, ia meminta persoalan akses penyelidikan perkara mendapat perhatian. Terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kepolisian.
Ia berharap Polri mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi warga dalam memberikan pelayanan.
“Semoga semangat Polri bersama masyarakat benar-benar diwujudkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena jarak dan biaya untuk mencari keadilan,” tutupnya.*(N)










