Kupang, Savanaparadise.com,- Duet kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi dalam memimpin Provinsi NTT kini memasuki tahun ketiga. Meski ditengah hantaman badai pandemi Covid-19, Provinsi NTT kian bersinar dikancah nasional maupun internasional.
Berbagai capaian gemilang diraih Provinsi berbasis kepulauan ini disejumlah sektor. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam Pidato Radio jelang HUT ke 62 Provinsi NTT di Aula Fernandez, Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Jumat (18/12/2020) membeberkan sejumlah kemajuan yang digapai Pemprov NTT.
Disebutkan, saat ini dukungan Pemerintah Pusat sangat besar untuk NTT lantaran kecintaan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada NTT. Salah satunya adalah ditetapkannya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia bersama Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.
Dukungan Pemerintah Pusat ini tercermin dari diagendakannya Labuan Bajo sebagai lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada Tahun 2023 nanti.
“Sebagai konsekuensi dari penetapan tersebut, saat ini Pemerintah Pusat telah membenahi beberapa infrastruktur di Manggarai Barat, di antaranya penataan pantai, jalan dan drainase di Labuan Bajo, penataan jalan, terminal dan parkiran di lokasi pariwisata Batu Cermin, pembangunan terminal multifungsi untuk mendukung aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Wae Kelambu, pengembangan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan pembangunan infrastruktur Golo/Tana Mori untuk persiapan KTT G20 Tahun 2023 mendatang,” sebut Wagub Nae Soi.
Disebutkan Wagub Nae Soi, Pemerintah dan masyarakat NTT sebagai tuan rumah, harus mempersiapkan diri untuk mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 mulai dari sekarang.
“Dengan spirit Masyarakat Ekonomi NTT, dibutuhkan dukungan dan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di 22 Kabupaten/Kota, terhadap penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2023, sekaligus mengambil manfaat dari penyelenggaraannya. Sedangkan untuk Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten penyangga, agar segera membenahi infrastruktur penunjang lainnya yang menjadi kewenangan daerah masing-masing demi terwujudnya konektivitas, mempersiapkan destinasi wisata serta mempersiapkan masyarakat dan dunia usaha agar menghasilkan produk ekonomi kreatif dalam mendukung KTT G20 Tahun 2023,” ujarnya.
Wagub Nae Soi menjelaskan, pada sektor Kesehatan, selain penanganan pandemi Covid-19, pada awal tahun 2020, telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD per bulan Oktober 2020 sebesar 5.746 jiwa, dan kematian mencapai 58 jiwa. “Ada tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor. Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut,” sebutnya.
Seain itu, untuk menjamin keberlangsungan generasi NTT yang berkualitas, maka pembangunan kesehatan dititikberatkan pada penanganan balita stunting, wasting dan under weight. Ia menguarikan, data per bulan Oktober 2020 persentase balita stunting sebesar 24% mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 30,8%. Untuk balita wasting mengalami penurunan sebesar 7,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8%. Sedangkan untuk balita underweight mengalami penurunan sebesar 17,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,2%.
“Pembentukan sumber daya manusia NTT yang berkualitas harus dikerjakan dengan cara yang luar biasa melalui inovasi yang terus menerus, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibu. Penanganan masalah gizi spesifik balita ini dilaksanakan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Kita telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Saya mengharapkan adanya perhatian yang serius dari seluruh jajaran pemerintah agar stunting dapat ditekan sampai angka nol untuk membebaskan NTT dari beban kehilangan generasi (lost generation),” ujar Wagub.
Pada Bidang pendidikan, Wagub Nae Soi menyebutkan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
“Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45%, SMP 103,57% dan SMA/SMK 92,33%. Sedangkan, realisasi APM, untuk jenjang pendidikan SD sebesar 83,87%, SMP 73,54% dan SMA/SMK 63,51%. Kita juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional,” katanya.
Wagub Nae Soi mengatakan, pada sektor Pariwisata NTT mengalami pukulan hebat sebagai dampak dari pandemi covid-19 ini. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama periode Januari sampai dengan Agustus 2020 mencapai 3,41 juta kunjungan atau turun 68,17 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019. Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar atau TPK Hotel Berbintang pada bulan Agustus 2020 mencapai 32,93 persen atau turun 21,21 poin dibanding TPK Agustus 2019, tetapi mengalami kenaikan sebesar 4,86 poin dibandingkan TPK Juli 2020.
“Kenaikan TPK ini membangkitkan optimis kita bahwa pariwisata NTT dapat berkembang di saat pandemi asalkan kita kemas dengan baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kedepan, Pemerintah Provinsi NTT akan menyusun pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur terkait Protokol Kesehatan Kepariwisataan New Normal di NTT, untuk menjamin terselenggaranya aktivitas pariwisata yang aman dan nyaman terhadap penularan Covid-19 bagi wisatawan, pelaku usaha pariwisata serta masyarakat di sekitar destinasi wisata. Hal ini menjadi landasan antisipatif terhadap ledakan pariwisata di tahun 2021 menyusul rencana vaksin oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia,” katanya.
Ditambahkan Wagub, meski dalam terpaan pandemi, Pemprov NTT tetap berupaya produktif dengan membenahi sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan terhadap destinasi maupun industri pariwisata serta ekonomi kreatif dengan dibangunnya fasilitas berupa cottage, restaurant dan home stay.
“Tahun ini, kita telah melakukan pembangunan 7 Kawasan Pariwisata, yaitu Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Kawasan Fatumnasi Kabupaten TTS, Kawasan Wolwal di Alor, Kawasan Lamalera Lembata, Kawasan Koanara di Ende, dan Praimadita di Sumba Timur serta Mulut Seribu Rote Ndao,” jelasnya.
Disebutkan Wagub Nae Soi, masyarakat di lokasi wisata harus disiapkan untuk menyediakan rantai pasok yang berasal dari komoditi setempat, bahkan masyarakat harus disiapkan untuk mengolah komoditi yang ada agar dapat memperoleh nilai tambah dari hasil produksinya.
“Tiap kawasan pariwisata diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itulah sesungguhnya cara berpikir “pariwisata sebagai prime mover” untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan perikanan serta perindustrian dan perdagangan. Masyarakat harus terlibat dalam semua mata rantai ekonomi pariwisata sehingga terjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.
Pada sektor Pertanian, Wagub Nae Soi membebrkan, program unggulan yakni Tanam Jagung Panen Sap atau TJPS yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian lahan kering terpadu, khususnya komoditi jagung serta peningkatan populasi ternak sapi, babi dan ayam. “Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani di NTT. Kita berkomitmen bahwa program ini dapat dilaksanakan pada lahan milik pemerintah dan lahan milik masyarakat seluas kurang lebih 10.000 ha, dengan tantangan utama, yakni kurangnya ketersediaan air baku, terutama pada musim kemarau. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur pengairan dalam menunjang keberhasilan program TJPS ini,” ujarya.
Selain itu sektor yang mengalami peningkatan adalah Peternakan, Perikanan dan Keluatan serta Infrastruktur.
