Pemprov NTT Gagal Urus DOB Baru

- Jurnalis

Rabu, 22 Juni 2016 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

komisi
Kupang, Savanaparadise.com,- Pemerintah Provinsi NTT dinilai masih gagal mengurus Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diusul oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari delapan DOB yang diusulkan, hingga saat ini belum ada progress yang berarti.

Kedelapan usulan DOB yang diusulkan adalah Kabupaten Adonara, Kota Maumere, Kabupaten Amfoang, Kabupaten Pantar, Kabupaten Amanatun, Kabupaten Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur Jaya, dan Kabupaten Sumba Selatan

Penilaian ini datang dari Komisi I DPRD NTT dalam rapat bersama Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Provinsi NTT, rabu, 22/06 di ruang Komisi I DPRD NTT.
Anggota Komisi I, Jonatan Kana, mengatakan dirinya merasa terganggu kalau dalam lima tahun duduk di DPRD NTT tidak ada Daerah Otonomi Baru yang berhasil dilaksanakan.

Baca Juga :  Anggota DPRD NTT Pingsan  Saat Sidang Komisi

” kami berada di DPRD NTT sangat terganggu kalau DOB tidak terlaksana satu pun juga,” jelasnya.

Ketua Komisi I, Kasintus Ebu Toh mengatakan Pemrov NTT harus mempunyai target yang terukur sehingga bisa perhatikan. Dijelaskanya dalam kurun waktu 3 tahun harus ada berapa daerah otonom yang di hasilkan sehingga tidak hanya sebatas diskusi.

” Harus ada grand desain agar kita bisa presentasikan ke komisi II dan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak ada, maka kita tidak akan berprestasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Satgas Nasional Covid-19 Akan Lakukan Pemeriksaan Secara Berkala Bagi Nakes NTT

Sementara anggota Komisi I lainnya Hamdan Saleh Bajo mengatakan fasilitasi pemekaran yang menggunakan anggaran besar belum terelasisaai bahkan menimbulkan Silpa yang besar.

” DPRD Komisi I harus berada berada bersama tim dari Tatapem untuk membantu proses pemekaran DOB. Harus mempunyai grand desain untuk menyeselsaikan proses DOB dan harus ada prioritas usulan sehingga bisa terwujud,” paparnya.

Karo Tata Pemerintahan, Silvester Banfatin mengatakan akan ada rencana aksi perjuangan terhadap usulan DOB di pemerintah pusat.

“, Kami masih mencari informasi dan konsultasikan secara desain yang menurut pemeritah pusat, tinggal tunggu pengesahannya,” kata Banfatin.(SP)

Berita Terkait

Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Miris, Kadis Perikanan Undang Rapat Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Hanya Lewat WhatsApp
Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Minta Melki Lakalena Jangan Bikin Susah Sesama Ana Oeba 
Berita ini 0 kali dibaca