Jakarta, Savanaparadise.com,- Isu Kudeta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimutri Yudoyono (AHY) kian memanas. Berdasarkan kesaksian pimpinan dan kader partainya, aktor ‘kudeta’ berasal dari kader dan nonkader. AHY Menuding ada orang paling berpengaru dibalik kudeta tersebut.
AHY mencurigai lima orang. Di antaranya satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu, dan beberapa orang dari nonkader.
AHY mengatakan seorang nonkader itu merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Joko Widodo. Sehingga, dia meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu telah melayangkan surat kepada Jokowi ihwal dugaan adanya menteri yang terlibat dalam upaya merebut kursi kepemimpinan di Partai Demokrat. Dia menyebut pejabat penting itu turut mendukung gerakan tersebut.
AHY mengaku sempat tidak percaya dengan nama-nama tokoh penting yang dilaporkan sejumlah saksi. Namun, lebih dari delapan saksi telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar langsung rencana-rencana yang akan dilakukan.
Surat yang dikirim oleh AHY kepada Jokowi soal dugaan ada Mentri yang terlibat dalam kudeta, Namun, Pihak Istana Negara memutuskan untuk tidak membalas surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Kementerian Sekretaris Negara beralasan Presiden Joko Widodo tak akan ikut campur dengan partai berlambang Mercy itu.
” Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai,” ujar Pratikno secara virtual, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021 seperti dilansir Medco.id.
Presiden Joko Widodo kata Pratikono menegaskan tak masuk dalam pusaran polemik partai. dia mengatakan partai Demokrat memiliki aturan tersendiri untuk menyelesaikan masalah diinternalnya.
” Itu rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur dalam AD-ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga),” ujarnya. (*/SP)
