Lakukan Aksi, GMNI Ende Sampaikan Lima Poin Tuntutan Kepada Pemda dan DPRD Soal Infrastruktur Jalan

Puluhan Massa Aksi dari GMNI Cabang Ende dihadang barisan dari personil Sat Pol PP Kabupaten Ende di pintu pagar Kantor Bupati Kabupaten Ende (Foto: Chen Rasi/Savanaparadise.com)

Ende, Savanaparadise.com,- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende mengelar aksi demo damai di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Ende, Selasa (07/06/22).

Dalam aksi demonya, puluhan massa aksi dari GMNI Cabang Ende ini menyoroti berbagai persoalan mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang ada di pelosok Desa yang dinilai belum disentuh secara baik.

Bacaan Lainnya

Mereka mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende segera menuntaskan janji-janji kampanye MJ Jilid II yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait 12 program unggulan dan salah satunya adalah soal infrastruktur jalan.

Sebab, berdasarkan advokasi dan investigasi yang mereka lakukan masih terdapat disparitas pembangunan infrastruktur jalan antara kota dan Desa.

Menurut massa aksi, masih terdapat sejumlah kecamatan terkhusus Desa yang kondisi jalannya sangat memprihatinkan, seperti Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Detukeli, dan Kecamatan Maurole.

Terpantau, sebelum tiba di kantor Bupati Ende, massa aksi dari GMNI ini melakukan orasi disepanjang jalan hingga tiba di kantor Bupati Kabupaten Ende yang dikawal oleh puluhan personil dari Kepolisian Resort (Polres) Ende.

Tiba di kantor Bupati Kabupaten Ende massa aksi disambut oleh personil dari Sat Pol PP dan Polisi yang sedang melakukan blokade di pintu pagar kantor Bupati.

Aksi semula berjalan alot dan damai. Namun ketika massa aksi meminta agar pintu pagar kantor Bupati di buka dan membiarkan massa aksi masuk untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende, namun maksud tersebut tidak sikapi oleh barisan aparat.

Situasi pun mulai memanas, aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat dari Sat Pol PP pun tak terelakan.

Setelah mengetahui Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat, lewat oratornya, mereka menyampaikan kekesalan dan menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati dan Wakil Bupati Ende dan berjanji akan melakukan aksi kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar.

Sebelum melanjutkan aksi ke kantor DPRD Ende, Ketua GMNI Cabang Ende Marianus Yanto Woda menyampaikan pernyataan sikapnya sebagai berikut:

1. GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Kab. Ende untuk mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan dari beberapa desa yang sudah disebutkan :

2. GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Kab. Ende harus memprioritaskan kegiatan pembangunan pada Desa-desa terpencil /tertinggal yang belum tersentuh oleh pembangunan infrastruktur jalan dan listrik.

3. GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Ende untuk menginstruksikan Dinas PU Kab. Ende guna melihat langsung kondisi-kondisi jalan yang Ada di wilayah perdesaan

4. GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Kab. Ende segera menuntaskan jaringan irigasi di daerah pertanian/persawahan di Mautenda 1 sampai Mautenda 8 untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan.

5. GMNI Ende mendesak PEMDA dan DPRD Ende untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah secara adil dan merata sebelum mengakhiri masa jabatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Ende.

Sesudah menyampaikan pernyataan sikap massa aksi yang dikawal oleh personil polisi lalu melanjutkan aksi menuju kantor DPRD Ende.

Setiba di kantor DPRD Ende massa aksi di ijinkan masuk untuk bertemu dengan DPRD Ende. Namun saat di minta haring tapi massa aksi menolak dengan alasan bahwa di kantor Bupati tadi mereka tak sempat bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan aspirasi.

Akhirnya, lewat orator Stefanus Seru, GMNI menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Ende yakni:

1. Kepada Bapak/Ibu DPRD Kab, Ende sebagai representasi masyarakat. Masyarakat sangat menaruh harapan besar untuk memperjuangkan akses sarana infrastruktur jalan sehingga masyarakat dapat menikmati.

2. Kepada Bapak/Ibu Dewan terhormat, kami meminta bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat perdesaan terkait dengan hajat hidup orang banyak.

3. Masyarakat menyadari betul terkait dengan tupoksi DPRD sebagai Wakil Rakyat. Kami meminta implementasi dari tugas Bapak/Ibu Dewan terkait kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh Daerah.

Penulis: Chen Rasi

Editor: Yuven Abi

Pos terkait