Ramai Dikritik, Akhirnya Anggota DPRD NTT Batal Dapat Gaji ke 13

- Jurnalis

Senin, 6 Juli 2015 - 22:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, Savanaparadise.com,- Wacana usulan gaji ke 1 bagi anggota DPRD NTT mendapat kritik dari masyarakat NTT. Berbagai komentar pedas di jejaring social di alamatkan ke anggota DPRD NTT.

Sadar mendapat penolakan, dalam sidang paripurna Senin, 6 Juni 2015, tujuh fraksi menolak usulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut.

Fraksi Partai Demokrat melalui sekretaris Fraksi, Leonardus Lelo mengatakan usulan gaji ke-13 bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Selain itu sangat sensitif dengan realitas kemiskinan dan penderitaan mayoritas rakyat NTT saat ini.

Baca Juga :  Julie Sutrisno Lantik Kepengurusan Baru DPW Partai Nasdem NTT, Ketua DPW: Raymundus Sau Fernandes

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat kebijakan gaji ke-13 hanya diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara dan bukan untuk Pejabat Daerah. Fraksi PKB dengan tegas menyatakan menolak usulan gaji ke-13 oleh Banggar.

Pernyataan penolakan gaji ke-13 yang dibacakan anggota Fraksi, Aleta Baun menyatakan, dengan melihat realita terhadap masalah kelaparan, kekeringan, rawan pangan & Gizi Buruk yang terjadi di NTT, maka PKB mengajak semua untuk prihatin dan bersedia memberikan bantuan sebagaimana sebagai derma bagi janda miskin

Baca Juga :  Jika Terpilih, Laiskodat Minta Kampus Jadi Ujung Tombak Pembangunan

Hal senada disampaikan, Wellem Kale, juru bicara Fraksi Nasdem untuk menolak usulan gaji ke-13 usulan Banggar DPRD NTT dengan pertimbangan tidak sesuai dengan regulasi dan memperhatikan kondisi masyarakat NTT yang masih dalam keadaan memprihatinkan.

Sementara Fraksi PDIP yang di mintai keterangan melalui sekretaris Fraksi, Yunus Takandewa mengatakan sejak awal Fraksinya sudah menolak usulan dari banggar.

” Fraksi PDIP menolak secara tegas usulan banggar yang meminta gaji ke 13. permintaan ini sangat berlebihan dan melukai perasaan masyarakat NTT yang masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah,” Jelasnya. (SP)

Berita Terkait

Yusinta Nenobahan dan Kuasa Hukum Penuhi Undangan Sinode GMIT Untuk Jernihkan Persoalan Dengan Pendeta Nelson
Kuasa Hukum Yusinta Nenobahan Kecam Pihak Penyebar Data Pribadi Klien
Kasat Korwil Banser NTT Desak Polri Tangkap Pelaku Penganiayaan Banser di Tenggarang 
Difitnah di Kompasiana, Yusinta Bantah Semua Tuduhan Palsu dan Siapkan Langkah Hukum
Tak Hanya Nelayan PPI Oeba, Nelayan Tenau Juga Ikut Geruduk Kantor Gubernur NTT
Drama Pergub 33: Kadis Sulastri Balik Arah, Minta Maaf ke DPRD dan Nelayan
Rapat Dinas DKP Gagal Total,Nelayan dan Pelapak PPI Oeba Ogah Hadir
DPRD NTT Bantah Intervensi Kenaikan Tarif, Komisi II “Sidang” Kadis DKP Soal Polemik Pergub
Berita ini 0 kali dibaca