Ketua DPD PDIP NTT Usulkan Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Dinaikkan Statusnya Melalui Kepres

- Jurnalis

Sabtu, 29 November 2025 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus Takandewa (Foto: Mateus Bheri/SP)

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus Takandewa (Foto: Mateus Bheri/SP)

Ende, Savanaparadise.com,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Yunus Takandewa mengusulkan agar Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende dinaikkan statusnya melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Yunus Takandewa mengatakan ini dikala mendampingi pengurus DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Parera, dan Sri Rahayu saat berkunjung ke Rumah Pengasingan Bung Karno dalam rangkaian kegiatan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan sedaratan Flores-Lembata, Sabtu, (29/11/25).

“Jadi terkait dengan kunjungan ke Rumah Pengasingan ini ada dua aspek yang kita lihat. Pertama, searah dengan arahan DPP, maka dari tempat pengasingan Bung Karno ini, kami mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar status dari cagar budaya ini di tingkatkan statusnya melalui Keputusan Preaiden”, Jelas Yunus Takandewa.

Baca Juga :  Christian Widodo Disebut Pemimpin yang Peduli dengan Masyarakat

Menurutnya, langkah ini perlu diambil karena selain dari aspek historis, tempat ini juga mengandung nilai-nilai spiritualitas perjuangan Bung Karno untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Selain itu, dengan peningkatan status ini, tambah dia, maka Flores dan Lembata akan mendapat penghargaan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka.

Karena itu, Dirinya menginstruksi kepada DPC dan Fraksi PDI Perjuangan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bersama-sama mengusulkan ke Pemerintah Pusat sehingga status yang dikeluarkan melalui Kementrian Kebudayaan Nomor 285 Tahun 2014 itu dinaikkan status melalui Kepres.

Ia juga meminta dengan sangat agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut serta mengambil bagian dalam upaya ini.

“Kita ingin agar cagar budaya ini sama dengan makam Bung Karno di Blitar. Sehingga, tata kelola, pembinaan, perawatan, pemanfaatan, dan anggarannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende”, tukasnya.

“Kami sangat bersyukur Bung Karno menyempatkan diri di Ende dengan melakukan berbagai macam kegiatan kebudayaan sampai melahirkan nilai-nilai dasar Pancasila. Untuk itu kami memohon dengan sangat, Pak Bupati bersama dengan teman-teman di DPRD Kabupaten Ende sesegera mungkin agar mengusulkan ini untuk dinaikkan statusnya melalui Keputusan Presiden”, tegasnya sekali lagi.

Baca Juga :  Setelah SMA Katolik Regina Pacis, Paket SIAGA Salurkan Beasiswa Untuk Dua SMA di Ngada

“Jadikanlah rumah pengasingan ini menjadi milik rakyat Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia”, ujar dia.

Poin kedua yang disampaikan Yunus Takandewa adalah soal status pemgelolaan Taman Permenungan Bung Karno. Karena menurutnya hingga saat ini tempat tersebut belum memiliki status pengelolaan.

Karena itu, Dirinya meminta agar hal tersebut di serahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende demi memaksimalkan proses perawatan sehingga menjadi tempat sejatah dan pendidikan bagi generasi muda Indonesia.

“Kami juga mohon dengan sangat agar tempat itu di serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. agar nanti bisa di jaga, di rawat dan juga menjadi tempat sejarah dan pendidikan bagi genarasi muda Indonesia”, pungkasnya.

Penulis : Mateus Bheri/CR

Berita Terkait

Pimpin Konfercab di Ende, Djarot Sebut Flores Punya Hubungan Historis Sangat Kuat Dengan PDI Perjuangan
Andreas Hugo Parera Jelaskan Alur Penetapan Ketua DPD dan DPC PDI Perjuangan
Erik Rede Gabung ke PAN, Ahmad Yohan: PAN Merupakan Rumah Yang Nyaman Bagi Semua Orang
Songsong HUT Golkar Ke-60, Partai Beringin di Ende Gelar Pasar Murah
Ketua Pemuda Klasis Dukung SE Wali Kota Kupang Soal Jam Pesta, Minta Sosialisasi hingga Tingkat RT/RW
Christian Widodo Tegaskan Pembatasan Jam Pesta Bukan Larangan, tapi Keseimbangan Hak
Anggota Dewan di Ende Desak Pemerintah Perhatikan Pelayanan di Dukcapil dan Sektor Kesehatan
Fraksi PDIP DPRD Ende Pertanyakan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Berita ini 4 kali dibaca