
<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.5.1 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>
<p> ;</p>
<p>Maumere, Savanaparadise.com,- Presiden Joko Widodo dijadwalkan kembali berkunjung ke kabupaten Sikka untuk meresmikan bendungan Napun Gete. Sesuai rencana Presiden Joko Widodo akan melakukan peresmian pada hari Selasa, 23/02/2021.</p>
<p>Terkait hal itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT meminta Jokowi agar membayar uang ganti untung pembebasan lahan bendungan Napun Gete. Wakil Ketua DPD GMNI NTT, Emilianus Yulfrid Naga mengatakan hingga saat ini biaya ganti untung yang dijanjikan pemerintah tak kunjung dibayarkan.</p><div class="ad-middle"><p class="ad-title">ADVERTISEMENT</p><div class="ad-content"><div class="ad-content-a"><div class="ad-content-b"><div class="ad-content-c"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8882367248828292"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- header 970 x 250 -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
 data-ad-client="ca-pub-8882367248828292"
 data-ad-slot="6008007437"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div><p class="scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT</p></div>
<p>&#8221; Biaya ganti untung pembebasan lahan yang masih tersisa sebesar 14 Hektar. 14 Hektar itu terdiri dari 24 bidang tanah yang belum dibayarkan. Kami minta Presiden untuk membereskannya sebelum diresmikan,&#8221; kata Emilianus kepada SP, Senin, 22/02/2021.</p>
<p>Ia menjelaskan meski mau diresmikan, pemerintah kata dia belum merelokasi satu dusun yang terkena dampak langsung dari pembangunan bendungan Napun Gete. Dusun itu kata dia terdiri dari ratusan warga.</p>
<p>&#8221; Sebelum diresmikan , pemerintah harus merelokasi beberapa masyarakat di dusun Enak yang terkena dampak langsung dari pembangunan Napun Gete karena ini adalah janji dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah,&#8221; kata Eks Ketua Cabang GMNI Sikka ini.</p>
<p>Ia mengatakan DPD GMNI NTT juga mendesak Presiden untuk membangun komunikasi politik dengan DPR RI agar segera mengesahkan UU Masyarakat Adat. Undang-undang itu kata dia bertujuan supaya negara memberi pengakuan akan keberadaan masyarakat adat.</p>
<p>&#8221; Karena ini juga salah satu jalan untuk mencapai Reforma Agraria yang sejati,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Ia mengatakan sebagai putra daerah ia memberi apresiasi atas keinginan Presiden yang datang ke Sikka. Keinginan Presiden ke Sikka kata dia sudah berulang kali batal. Ia berharap kali ini Presiden bisa memenuhi kerinduan masyarakat Nian Tana Sikka.(PLW)
</p>
Presiden Ke Sikka, DPD GMNI NTT : Bayar Dulu Uang Ganti Untung Lahan Napun Gete
