Site icon savanaparadise.com

Pengamat Politik UNWIRA :Bupati Ngada punya wewenang angkat Sekda sesuai UU Pemda, Namun harus penuhi prosedur sistem merit UU ASN.

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma;Savanaparadise&period;com-<&sol;strong>Polemik Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada menuai beragam Komentar dari berbagai Kalangan termasuk Akademisi &period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pengamat Politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius Separera Niron&comma;S&period;I&period;P M&period;I&period;P menyampaikan pandangannya  terkait polemik pengangkatan Sekda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu&comma; 11 Maret 2026<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Kepala Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Fisip UNWIRA-Kupang ini mengatakan bahwa polemik pengangkatan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada harus dianalisis melalui beberapa rezim hukum yang saling berkaitan&comma; yaitu hukum Aparatur Sipil Negara &lpar;ASN&rpar;&comma; Pemerintahan Daerah&comma; dan Administrasi Pemerintahan&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Ketiga rezim hukum tersebut memberikan kerangka normatif mengenai siapa yang berwenang&comma; bagaimana prosedur pengangkatan dilakukan&comma; dan apa konsekuensi hukum jika prosedur tersebut dilanggar&period; &&num;8221&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menyampaikan bahwa Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara&comma; Pasal 29 menegaskan bahwa pengangkatan pejabat pimpinan tinggi harus memperoleh persetujuan pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan&period; Dalam konteks daerah&comma; hal ini berkaitan dengan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pembinaan ASN&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu Sekda bukan hanya jabatan birokrasi lokal&comma; tetapi merupakan bagian dari sistem manajemen ASN nasional&period; Karena itu&comma; bagi saya pengangkatannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan absolut kepala daerah&period; Dalam UU ASN menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi harus memperoleh persetujuan dari otoritas pembina kepegawaian nasional melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah pusat&period; Dengan demikian&comma; secara normatif&comma; pengangkatan Sekda oleh bupati harus tetap berada dalam koridor standar nasional manajemen ASN&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu juga kewenangan pengangkatan Sekda secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah&period; Pasal 213 Ayat &lpar;1&rpar; menyebutkan bahwa &OpenCurlyDoubleQuote;Sekretaris Daerah kabupaten&sol;kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati&sol;wali kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”&period; Ketentuan ini menegaskan bahwa bupati merupakan pejabat yang secara formal mengangkat Sekda&period; Namun kewenangan ini tidak berdiri sendiri&period; Dalam Pasal 213 Ayat &lpar;2&rpar;&comma; menyebutkan bahwa &OpenCurlyDoubleQuote;Pengangkatan Sekretaris Daerah kabupaten&sol;kota dilakukan setelah berkonsultasi dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”&period; Makna konsultasi dalam praktik administrasi negara sering dipahami sebagai persetujuan administratif&period; Dengan demikian&comma; kewenangan pengangkatan Sekda memiliki karakter kewenangan bersama &lpar;shared authority&rpar; antara bupati dan gubernur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan&comma; setiap keputusan pejabat pemerintah harus memenuhi prinsip legalitas&period; Pasal 8 Ayat &lpar;1&rpar; menyatakan bahwa &OpenCurlyDoubleQuote;Setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan kewenangan”&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pengaturan teknis pengisian jabatan Sekda juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017&period; Pasal 115 Ayat &lpar;1&rpar; menyatakan bahwa &OpenCurlyDoubleQuote;Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk jabatan di kabupaten&sol;kota”&period; Pasal ini sangat penting dalam polemik Sekda Kabupaten Ngada karena secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan Sekda oleh bupati harus mendapatkan persetujuan gubernur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasarkan analisis normatif terhadap berbagai rezim hukum&comma; maka menurut hemat saya Bupati memiliki kewenangan mengangkat Sekda berdasarkan UU Pemerintahan Daerah&period; Namun kewenangan tersebut harus memenuhi prosedur sistem merit dalam UU ASN&period; Pengangkatan juga wajib memperoleh persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam PP Manajemen PNS&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jika prosedur tersebut tidak dipenuhi&comma; maka keputusan pengangkatan dapat dianggap cacat administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan&period; Dengan demikian&comma; polemik pengangkatan Sekda Ngada bukan sekadar konflik politik lokal&comma; tetapi mencerminkan ketegangan struktural antara otonomi daerah dan kontrol birokrasi nasional dalam sistem pemerintahan Indonesia&period;&lpar;&ast;&ast;&ast;&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version