Site icon savanaparadise.com

Jonas Salean tersandung kasus pengalihan aset tanah ,IMM NTT Dukung penuh PN Kupang pegang teguh putusan yang telah inkracht

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang &comma;Savanaparadis&period;com—<&sol;strong>Mantan Walikota Kupang Jonas Salean&comma; S&period;H&period;&comma; M&period;Si&period; adalah Walikota Kupang periode 2012—2017 yang juga aktif sebagai politisi Golkar dan anggota DPRD NTT Pada 3 Oktober 2025&comma; ia ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Kejati NTT terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Kupang periode 2004-2013 yang merugikan negara Rp5&comma;95 Miliar &period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jonas Salean resmi ditahan oleh penyidik Kejati NTT pada pada 03 Oktober 2025 terkait dugaan kasus pengalihan aset tanah tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dugaan Tindak Pidana Pengalihan aset tanah melalui rekomendasi penunjukan tanah kapling&comma; di mana beberapa bidang tanah diketahui atas nama dirinya dan orang lain&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Kasus Hukum Sebelumnya &lpar;2020-2021&rpar; Jonas Salean sebelumnya pernah terjerat kasus serupa&comma; namun divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Maret 2021 dalam perkara pembagian aset tanah pemerintah Kota Kupang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Per hari ini Selasa&comma;12 Mei 2026 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur &lpar;IMM NTT&rpar; menyatakan dukungan penuh kepada Pengadilan Negeri &lpar;PN&rpar; Kupang agar tetap berpegang teguh pada putusan perkara perdata Jonas Salean yang telah berkekuatan hukum tetap &lpar;inkracht&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam hasil kajiannya&comma; IMM NTT menilai PN Kupang telah memutus perkara secara benar berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah&comma; sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 149&sol;PDT&period;G&sol;2019 tanggal 17 Maret 2020&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam putusan tersebut&comma; PN Kupang menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik &lpar;SHM&rpar; Nomor 839 atas nama Jonas Salean merupakan hak milik yang sah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;SPTK tahun 1989 juga telah dinyatakan bukan sebagai bukti hak milik tanah&comma;” demikian isi kajian IMM NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>IMM NTT menegaskan bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor 60&sol;PDT&sol;2019 serta Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 576K&sol;PDT&sol;2021 yang menolak seluruh upaya hukum Pemkab Kupang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bahkan&comma; eksekusi putusan disebut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 58&sol;Pdt&period;P&period;Eks&sol;2025&sol;PN&period;KPG tertanggal 8 Desember 2025&comma; di mana tanah tersebut telah diserahkan kepada Jonas Salean dan Pemkab Kupang diperintahkan menghapusnya dari daftar aset daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut IMM NTT&comma; PN Kupang harus tetap konsisten menjaga putusan tersebut karena merupakan sumber kebenaran formal dalam perkara dimaksud&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Jika PN Kupang goyah&comma; maka seluruh rantai keadilan runtuh&period; Konsistensi pengadilan adalah syarat agar hukum tidak menjadi mainan institusi lain&comma;” tulis IMM NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>IMM NTT juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap Jonas Salean yang dinilai bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah inkracht&period; Mereka menilai penggunaan SPTK 1989 sebagai dasar pidana merupakan bentuk pembangkangan terhadap logika hukum yang sebelumnya telah dibangun PN Kupang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; IMM NTT menyebut situasi tersebut menjadi ujian serius terhadap independensi peradilan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jika PN Kupang mundur&comma; maka pesan yang diterima publik adalah hakim kalah oleh kekuasaan&comma;” lanjut pernyataan itu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam sikap resminya&comma; IMM NTT menyampaikan tiga poin utama&comma; yakni mendukung penuh PN Kupang mempertahankan putusan Nomor 149&sol;PDT&period;G&sol;2019&comma; mempercayai integritas dan hati nurani hakim PN Kupang&comma; serta menolak segala upaya yang dinilai melemahkan atau mengosongkan putusan pengadilan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>IMM NTT juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PN Kupang&comma; di antaranya menjaga marwah putusan awal&comma; menggunakan kewenangan pengawasan eksekusi agar putusan tidak dikosongkan oleh institusi lain&comma; serta tidak tunduk pada tekanan non-yudisial dalam bentuk apa pun&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menutup pernyataannya&comma; IMM NTT menegaskan bahwa keberanian hakim dalam menegakkan kebenaran menjadi fondasi utama tegaknya hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;PN Kupang sudah menunjukkan keberanian pada tahun 2020 dengan menyatakan negara melakukan perbuatan melawan hukum&period; Hari ini keberanian itu kembali diuji&comma;” tulis IMM NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Karena hukum hidup bukan dari kekuasaan&comma; tetapi dari keberanian hakim mengucapkan kebenaran&period;”&ast;&ast;&ast;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version