Site icon savanaparadise.com

Gubernur NTT pangkas program OPD yang tak berdampak.Akademisi Unwira :  Kebijakan yang krisis paradigma Pembangunan,dorong perbaikan design kelembagaan yang stagnan

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma;Savanaparadise&period;com<&sol;strong>-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Hal ini Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka merencanakan review terhadap seluruh program Organisasi Perangkat Daerah &lpar;OPD&rpar; yang dianggap &&num;8221&semi; tidak berdampak &&num;8221&semi; Oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Gubernur NTT meminta tim peneliti melakukan review program yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat dipangkas sebagai bagian dari penyesuaian efisiensi anggaran daerah di tengah tekanan krisis ekonomi global&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal ini terungkap dalam rapat bersama Tim Peneliti&comma; terkait tindak lanjut hasil kajian para peneliti terkait 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT dan Program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di NTT yang dilakukan secara virtual&comma; Selasa &lpar;24&sol;3&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Perencanaan pemangkasan anggaran ini Menuai Kritik dari Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusabius Separera Niron&comma;S&period;IP&comma;M&period;IP pada Senin&comma;25 Maret 2026<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Kaprodi Ilmu pemerintahan ini Jika dibaca dan ditelisik lebih dalam sebagai respons teknokratis terhadap tekanan fiskal global&comma; termasuk dampak ketegangan geopolitik seperti konflik Iran–Israel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun&comma; lebih dari itu kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena ini sesungguhnya membuka lapisan persoalan yang lebih dalam yakni krisis paradigma pembangunan daerah yang belum tuntas diselesaikan&period;katanya &period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menambahkan Jika dianalisis secara sistematis&comma; maka kebijakan ini memperlihatkan ketegangan antara rasionalitas teknis dan realitas struktural&period; Di satu sisi&comma; langkah penyesuaian anggaran tampak logis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah&period; Akan tetapi&comma; ketergantungan yang tinggi terhadap dinamika eksternal justru menegaskan bahwa ekonomi daerah masih rapuh dan belum memiliki basis kemandirian yang kuat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kebijakan yang diformulasikan pun cenderung reaktif-sekadar merespons tekanan—alih-alih transformatif&comma; yakni menciptakan fondasi ekonomi local&sol;daerah yang resilien&period; Dalam konteks ini&comma; rasionalisasi anggaran kehilangan potensinya sebagai momentum reformasi struktural&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Persoalan menjadi lebih kompleks dan krusial ketika kita membedah terminologi &OpenCurlyDoubleQuote;program tidak berdampak”&period; Menurut Pria yang Akrab disapa Esthon Niron ini istilah ini tampak netral&comma; tetapi sesungguhnya sarat dengan muatan politis dan epistemologis&period; Dampak&comma; dalam praktik kebijakan public&comma; tidak pernah benar-benar objektif karena selalu bergantung pada siapa yang menilai dan dalam kerangka waktu apa&period; Program pemberdayaan masyarakat&comma; misalnya&comma; sering kali tidak menghasilkan output yang mudah diukur secara administratif&comma; tetapi memiliki efek jangka panjang yang signifikan&period; Sebaliknya&comma; program seremonial atau administratif justru lebih mudah diklaim &OpenCurlyDoubleQuote;berhasil” karena indikatornya kasat mata&period; Persisi di titik inilah risiko besar muncul yakni kebijakan pemangkasan bisa saja justru mengorbankan program-program transformasional dan mempertahankan program yang hanya tampak produktif di atas kertas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Secara kritis&comma; Ia menilai kebijakan ini memperlihatkan bias struktural dalam distribusi anggaran daerah&period; Ketika belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara tetap aman&comma; sementara program publik dipangkas&comma; terlihat adanya kecenderungan Negara &lpar;Daerah Provinsi&rpar; untuk melindungi dirinya sendiri-yakni birokrasi dibandingkan dengan massa-rakyat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kerangka politik anggaran&comma; hal ini menunjukkan bahwa APBD Provinsi NTT berpotensi bergeser dari instrumen kesejahteraan publik menjadi alat reproduksi kekuasaan administratif&period; Negara &lpar;Daerah Provinsi&rpar; hadir lebih kuat sebagai institusi yang memelihara aparaturnya daripada sebagai agen transformasi sosial&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam konteks penggunaan pendekatan evaluasi seperti model CIPP juga tidak luput dari kritik&period; Meskipun memberikan kesan ilmiah dan objektif&comma; tetapi bagi saya implementasinya masih problematic yakni&colon; basis data yang belum komprehensif&comma; cakupan kajian yang parsial&comma; serta hasil yang belum final tetapi sudah dijadikan dasar kebijakan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam perspektif politik kebijakan&comma; ini mencerminkan gejala &OpenCurlyDoubleQuote;instrumentalisasi sains”&comma; di mana metode ilmiah digunakan bukan untuk memperdalam kualitas keputusan&comma; melainkan untuk melegitimasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya&period; Risiko kebijakan prematur pun menjadi tak terhindarkan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selanjutnya soal temuan dari tim peneliti bahwa banyak program OPD bersifat rutinitas sesungguhnya bukan hal baru&comma; melainkan gejala klasik dalam birokrasi daerah&period; Ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar pada &OpenCurlyDoubleQuote;program yang tidak berdampak”&comma; melainkan pada desain kelembagaan yang stagnan dan budaya kerja administratif yang berorientasi pada penyerapan anggaran&comma; bukan penyelesaian masalah&period; Dalam situasi seperti ini&comma; pemangkasan program tanpa reformasi kelembagaan hanya akan mengulang siklus lama dengan skala yang lebih kecil&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kecenderungan lain yang mengemuka adalah terjadi reduksi makna pembangunan menjadi sekadar efisiensi anggaran&period; Pendekatan ini mengabaikan dimensi fundamental pembangunan yakni keadilan sosial&comma; pemberdayaan masyarakat&comma; dan transformasi struktural&period; Efisiensi yang tidak disertai orientasi keadilan berpotensi melahirkan pembangunan yang timpang&comma; bahkan memperkuat reproduksi kemiskinan structural-sebuah paradoks yang kerap terjadi dalam kebijakan berbasis teknokrasi semata&period; Di sisi lain&comma; absennya perspektif partisipatif dalam proses review program pembangunan memperlihatkan kelemahan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah&period; Proses yang hanya melibatkan tim peneliti dan OPD menjadikan massa-rakyat sekadar objek kebijakan public&comma; bukan subjek yang menentukan arah pembangunan daerah&period; Padahal&comma; dalam kerangka demokrasi pembangunan&comma; ukuran &OpenCurlyDoubleQuote;dampak” yang paling sahih justru berasal dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri&period; Tanpa partisipasi&comma; kebijakan public berisiko kehilangan legitimasi sosialnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kerangka yang progresif&comma; situasi ini seharusnya dibaca sebagai peluang untuk melakukan koreksi paradigma&period; Reformulasi konsep &OpenCurlyDoubleQuote;dampak” perlu diarahkan pada perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat&comma; bukan sekadar capaian administratif&period; Reorientasi anggaran harus bergeser dari belanja rutin menuju belanja produktif yang dapat memperkuat ekonomi rakyat&period; Birokrasi pun perlu ditransformasikan dari sekadar pelaksana program menjadi fasilitator yang adaptif dan solutif&period; Selain itu yang tidak kalah penting&comma; proses perencanaan dan evaluasi harus didemokratisasi dengan melibatkan masyarakat secara substantif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan demikian&comma; menurut saya kebijakan pemangkasan program ini memang dapat dipahami sebagai langkah administratif yang rasional&period; Namun secara substantif&comma; masih menyisakan problem krusial&period; Tanpa perubahan paradigma&comma; kebijakan ini berpotensi terjebak dalam efisiensi teknokratis yang justru memperkuat status quo birokrasi dan mengabaikan agenda transformasi sosial&period; Momentum krisis yang ada semestinya tidak hanya digunakan untuk menekan pengeluaran&comma; tetapi untuk mengoreksi arah pembangunan&comma; membangun kedaulatan ekonomi daerah&comma; dan secara gradual menggeser pusat kekuasaan dari birokrasi menuju rakyat sebagai subjek utama pembangunan daerah&period;&lpar;&ast;&ast;&ast;&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version