Kupang, Savanaparadise.com,- Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi terhadap Lima sekolah di NTT karena berhasil menerapkan konsep sekolah gratis.
Apresiasi itu Gubernur NTT sampaikan dalam arahannya pada kegiatan Rekonsiliasi dana BOSP Tahap I TA. 2025 dan sisa dana BOSP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Aula Komodo Disdikbud NTT pada Kamis,( 24/7/25) siang.
Peristiwa itu bermula ketika Gubernur Melki Laka Lena memberikan ruang kepada para Kepala Sekolah yang telah menerapkan konsep sekolah gratis untuk berbagi pengalaman dan inspirasi praktik baik di satuan pendidikan masing-masing.
Tujuannya adalah mendorong semangat kemandirian dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan, tanpa harus terlalu bergantung pada iuran peserta didik. Pada saat itu, tampil pertama untuk berbagi adalah Rm. Dicky Mau dari SMKS St. Pius X Insana – Bitauni.
Ia menjelaskan bahwa di sekolahnya, dari setiap program keahlian diterapkan skema pembagian hasil : 60% untuk siswa, 20% untuk sekolah, dan 20% lainnya dikembalikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebanyak 75% siswa tidak lagi membayar uang sekolah karena sekolah mengedepankan konsep pemberdayaan melalui produksi. Hasil bersih dari kegiatan usaha di sekolah digunakan untuk memberdayakan siswa agar mandiri secara finansial.” Ucapnya.
Praktek serupa diterapkan di SMK Negeri 2 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Dilatari berbagai jurusan unggulan seperti, Agribisnis Ternak Unggas dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Sekolah ini memanfaatkan hasil produksinya dan dibagi dengan proporsi : 45% untuk siswa, 35% untuk pengelola, 10% untuk tambahan APBD, dan 10% untuk modal usaha. Dengan skema ini, para siswa tidak lagi dikenakan biaya sekolah.
Sama halnya pun dengan SMK Negeri 1 Sabu Barat. Sekolah ini menujukan praktik serupa. Di jurusan Peternakan Air Tawar, siswa beternak ikan lele dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka.
Sementara dari SMK Negeri Situmean di Kabupaten Malaka, Kepala Sekolahnya memaparkan bahwa sekolah mereka benar-benar gratis, tanpa pungutan apa pun. Kondisi tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang sangat memprihatinkan.
Berangkat dari realitas tersebut, sekolah kemudian memberdayakan siswa melalui ternak kambing dan budidaya ayam lokal untuk menopang kegiatan belajar mengajar.
Konsep sekolah gratis juga diterapkan di SI.B Asuhan Kasih, Kota Kupang. Sekolah ini menerapkan konsep sekolah gratis tidak hanya di sekolah akan tetapi konsep itu juga diterapkan di asrama. Mereka membekali peserta didiknya dengan keterampilan tata boga dan tata busana.
Dari tata boga dikembangkan melalui pesanan makanan untuk kegiatan pesta dan rapat instansi, sementara tata busana dilakukan melalui produksi dan penjualan pakaian bermotif daerah.
Sesudah mendengar kisah inspiratif dari lima sekolah, Gubernur lalu memberikan apresiasi bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan konsep sekolah gratis dan niatnya baiknya mau berbagi pengalaman di kegiatan ini.
“Setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung pada visi dan misi pendirinya, kondisi lingkungan sekitar, serta latar belakang mayoritas siswanya. Namun, ada satu tujuan yang sama : kita semua ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita,” kata Gubernur Melki.
Gubernur juga menegaskan bahwa salah satu aspek mendasar dalam mewujudkan kualitas pendidikan adalah kemampuan sekolah untuk mensejahterakan Guru-guru nya serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
Karena itu, Ia mendorong agar setiap sekolah mampu membangun kemandirian dan ketangguhan dalam pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya.
“Prinsip utamanya adalah kreativitas dan inovasi dari pihak sekolah. Sekolah harus berani berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” tegasnya.
Gubernur mengatakan, keberadaan sekolah harus memberikan dampak nyata di mana pun ia berada. Dampak tersebut, tambah dia, tidak boleh terbatas hanya pada proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi harus meluas hingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor unggulan yang ada di kawasan sekitarnya.
“NTT ini, dulu kita santai dengan yang namanya dukungan pemerintah pusat. tapi pada hari-hari ini kita harus meningkatkan kemampuan kapasitas kita untuk meningkatkan kemampuan PAD kita”. Ungkapnya.
Gubernur kemudian menyentil soal pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pendidikan di NTT yang masih rendah dengan angka sekitar 1 myliar dari alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 2,3 triliun.
“Dari total APBD Provinsi NTT yang mencapai 5 triliun rupiah, alokasi anggaran untuk pendidikan sudah sebesar 2,3 triliun rupiah. Tapi PAD kita dari sektor ini baru sekitar 1 miliar. Ini tentu menjadi tantangan besar sekaligus peluang untuk kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah, termasuk optimalisasi potensi yang ada di satuan pendidikan untuk berkontribusi terhadap PAD, tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, partisipasi masyarakat menjadi komponen penting dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. BOS tentu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi seluruh ekspektasi dan kebutuhan program-program di masing-masing sekolah,” ungkap Gubernur Melki.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki Laka Lena juga menyinggung dua program strategis Pemprov NTT : Gerakan Beli NTT dan program One Village One Product (OVOP).
Ia lalu mengajak seluruh Kepala Sekolah untuk turut mengambil bagian dengan melahirkan inovasi lokal dari lingkungan sekolah.
“Saya mengajak setiap sekolah menciptakan minimal satu produk unggulan. ‘One School One Product’. Kembangkan sesuai potensi sekolahnya.” tutupnya.
Kegiatan Rekonsiliasi dana BOSP Tahap I TA. 2025 dan sisa dana BOSP Tahun 2024 akan berlangsung hingga 2 Agustus 2025 dan dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk para kepala SMA/SMK, SLB se-NTT, dan Bendahara sekolah.
Upaya demi upaya dilakukan Pemprov NTT melalu dinas P dan K untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT agar kian baik kedepannnya. Salah satu langkah yang dibuat adalah menyusun Peraturan Gubernur.
Dengan adanya peraturan tersebut nantinya di jadikan sebagai panduan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan (IPP) memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari sisi aturan, syarat, maupun bentuk kolaborasi yang memungkinkan terhadap penggunaan dana BOSP, namun tetap berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, dalam sambutannya berharap kehadiran Gubernur dapat memberikan arahan, penegasan, serta motivasi langsung kepada para Kepala Sekolah dan bendahara.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga pengelolaan keuangan pendidikan agar tetap tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (YL/CR/SP)
