Ende, Savanaparadise.com,- Belum terungkapnya peristiwa kematian Anselmus Wora, mendorong sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan aksi damai. Forum aksi damai ini terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende dan Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende.
Forum tersebut dinamakan aksi kemanusian pencari keadilan terhadap peristiwa kematian Anselmus Wora. Forum ini berjumlah ratusan massa ini bergerak dari jalan Udayana menuju jalan Basuki Rahmat, Jalan Eltari, kantor DPRD Ende, Kantor Bupati Ende hingga Mapolres Ende.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di kantor Bupati Ende, Ketua GMNI Ende, Mateus Hubertus Bheri dalam orasinya mengatakan kematian Ansel Wora telah menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat Ende karena hingga kini kasus tersebut berjalan ditempat.
Keadilan dan kebenaran memang harus diperjuangkan. Karena almaharum adalah seorang ASN yang tentunya dibawah binaan bapak bupati Ende. Bupati Ende sebagai pemimpin dan penguasa daerah ini, seharus peka dengan persoalan ini, tapi sayang bupati ende sangat anti kritik,” katanya ketika berorasi di kantor Bupati Ende, Senin, 16/12/19
Ia mengatakan dalam proses yang dilakukan oleh polisi belum membuahkan hasil yang memberikan rasa keadilan.
Ia mengatakan kematian Ansel Wora seperti sebuah misteri karena banyak hal janggal. Untuk itu Ia meminta aparat penegak hukum untuk bisa mengurai tabir gelap penyebab kematian Ansel Wora.
“ Dari tahap proyes penyelidikan, kepolisian Resort Ende dengan dikeluarkan surat perintah penyidikan Sprindik/315/XI/2019/Reskrim maka dengan sendirinya status kematian Anselmus Wora naik ketahap penyidikan. Namun sayang kasus ini seolah-olah berjalan ditempat, sebab bilamana sudah ditahap penyidikan seharusnya kasus kematian almahrum sudah masuk pada tahan penahanan, penetapan tersangka,” ujarnya.
Ketua PMKRI Ende Firminus Figo dalam orasi mempertanyakan keberadaan mobil DAK yang dalam juknisnya bukan berada dikecamatan pulau Ende melainkan dikecamatan Detukeli. Ia meminta Polda NTT untuk juga memeriksa Bupati Ende serta Plt. Dinas Perhubungan, Kabid Darat Dinas Perhubungan. (Nde1)
