Oelamasi, Savanaparadise.com,- Massa demonstrasi sekitar 1500 orang yang tergabung dari 24 kecamatan se-kabupaten Kupang, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kabupaten Kupang (FMKK) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, selasa/15/2013.
FMKK meminta penjelasan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Melitus Ataupah, tentang tidak ditanda tanganinya berita acara penetapan anggran 2012 dan Perda Kabupaten Kupang serta menuntut agar Partai Golkar di Kabupaten Kupang segera angkat kaki.
Juru bicara FMKK Erny Tualaka dalam membacakan pernyataan sikap kedatangan mereka mengatakan bahwa Partai Golkar tidak pantas berada di kabupaten Kupang karena selama masa jabatan Ayub Titu Eky sebagai Bupati hanya menjadi penghalang bagi pembangunan di Kabupaten Kupang.
“Kami minta agar Partai Golkar segera angkat kaki dari kabupaten Kupang karena selalu menghambat pembangunan di Kabupaten Kupang sejak dari tahun 2008 pasca terpilihnya Ayub Titu Eky sebagai Bupati Kupang yang diusung oleh Partai PDIP,” ungkap Erny
FMKK juga minta agar partai Golkar berhenti mempolitisasi penderitaan rakyat dengan dahlih ‘Suara Golkar Suara Rakyat’, karena itu hanya ungkapan pembohongan terhadap publik. buktinya ketua DPRD, Melitus Ataupah yang berasal dari Partai Golkar menolak menandatangani berita acara penetapan anggaran dan rancangan perda kabupaten Kupang yang notabenenya adalah kepentingan rakyat, tandas Erny Tualaka
Selain itu, Erny menyebut agar Parpol yang tidak memiliki kantor di Kabupaten Kupang segera di bubar dari wilayah kabupaten Kupang dan terlebih kepada Partai Keadilan, Partai Pakar Pangan dan Partai PDS untuk dihentikan di Kabupaten Kupang karena hanya menghabiskan uang rakyat tetapi tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap pembangunan di Kabupaten Kupang dengan cara tidak mau menandatangani Berita Acara persidangan, sebutnya.
Bupati Kupang, Ayub Titu Eky yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya mengatakan tidak tahu soal adanya demonstrasi. Menurutnya bahwa kalau rakyat demonstrasi itu tandanya bahwa mereka peduli terhadap pembangunan.
Ditanya wartawan soal dokumen yang harus dilengkapi untuk persidangan, Titu Eky menyebutkan bahwa semua berkas dokumen sudah lengkap dan dibagikan pada saat sidang, jadi soal informasi dari DPR yang bilang dokumen tidak lengkap sehingga tidak di tanda tangani berita acara maka itu salah dan hanya pembenaran mereka terhadap publik, kata Titu Eky
Ditanya pula soal solusi yang akan digunakan jika DPRD ngotot tidak menandatangani Berita Acara Sidang, dirinya mengatakan bahwa nanti akan menggunakan Peraturan Bupati agar tidak mengirbankan rakyat.
Selain itu Titu Eky mengatakan bahwa untuk Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPR untuk tidak dibayarkan gajinya selama berita berita acara itu masih gantung. (Erwin)
