
<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.6 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>
<p>Kupang, Savanaparadise.com, &#8211; Tiga bulan setelah gempa Flores, persoalan warga terdampak belum selesai. Ketidakpastian tempat tinggal, lambannya penanganan, hingga ancaman terhadap ruang hidup masih menjadi persoalan.</p>
<p>Situasi itu menjadi bahan refleksi dalam pemutaran film Lara dari Timur di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Kamis (12/11/2026) malam.</p>
<p>Pemutaran film dan diskusi bertema &#8220;Refleksi 3 Bulan Penanganan Bencana Gempa Flores&#8221; itu dipantik Abim Gondrong dari Kolektif Literasi Rumah Baca Aksara Ruteng, Manggarai.</p><div class="ad-middle"><p class="ad-title">ADVERTISEMENT</p><div class="ad-content"><div class="ad-content-a"><div class="ad-content-b"><div class="ad-content-c"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8882367248828292"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- header 970 x 250 -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
 data-ad-client="ca-pub-8882367248828292"
 data-ad-slot="6008007437"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div><p class="scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT</p></div>
<p>Sebelum memulai diskusi, moderator, Horiana Yolanda, Devisi Advokasi, Kampanye dan Pengorganisasian Rakyat Walhi NTT memberi kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan pengalaman mereka dengan cerita dalam film.</p>
<p>Petrus Lopes, salah satu warga eks Timor-Timur yang masih tinggal di Kamp Pengungsian Tuapukan, turut berbagi pengalaman. Ia menyebut, setelah 27 tahun mereka masih hidup dalam ketidakpastian status tanah.</p>
<p>Bagi Petrus, film tersebut memperlihatkan bagaimana negara gagal menjalankan tanggung jawabnya ketika rakyat menghadapi bencana.</p>
<p>&#8220;Dari film ini saya melihat tidak ada peran negara sama sekali. Padahal, negara punya peran penting, terutama ketika rakyat terdampak bencana,&#8221; katanya.</p>
<p>Ia menilai negara justru lebih sering hadir ketika memiliki kepentingan. Dua hal yang ia soroti ialah perampasan ruang hidup serta persoalan perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan.</p>
<p>Petrus mengenang pengalaman warga saat Badai Seroja melanda. Rumah-rumah di kamp pengungsian terendam banjir, bahkan hancur. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling terdampak.</p>
<p>&#8220;Film ini menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Abim Gondrong kemudian memulai diskusi dengan menyinggung 108 warga yang meninggal selama berada di pengungsian. Menurut dia, kematian warga tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang sudah berlalu.</p>
<p>&#8220;Saya mau kawan-kawan jangan hanya diam. Tetap berisik, walaupun hanya melalui media sosial. Jangan sampai korban terus bertambah di pengungsian,&#8221; katanya.</p>
<p>Abim kemudian menceritakan situasi pada hari-hari pertama setelah gempa Flores.</p>
<p>Ia mengatakan, sejumlah komunitas dan organisasi masyarakat sipil bergerak mengumpulkan informasi serta kebutuhan warga. Aliansi Jaring, termasuk WALHI, sempat menggelar pertemuan daring pada hari kedua setelah gempa untuk membicarakan langkah bersama.</p>
<p>Floresa, kata dia, kemudian mengubah pola kerja. Media itu tidak hanya melaporkan perkembangan bencana, tetapi juga mengumpulkan laporan kebutuhan warga untuk disalurkan kepada pihak yang bisa membantu.</p>
<p>Menurut Abim, jaringan tersebut menjangkau sekitar 300 titik di Manggarai, Labuan Bajo, Manggarai Barat, hingga Nagekeo. Ribuan laporan kebutuhan warga terkumpul.</p>
<p>Namun, keterbatasan dana membuat kerja tersebut hanya berlangsung sekitar satu bulan.</p>
<p>Di tengah situasi itu, Abim melihat ketimpangan dalam penanganan bencana. Ia mencontohkan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Reo, Manggarai.</p>
<p>Saat itu, ia bersama sejumlah kawan turun ke lapangan. Mereka melihat banyak rumah rusak dan jalan terdampak longsor di sepanjang jalur Ruteng-Reo yang berjarak sekitar 98 kilometer.</p>
<p>Namun, perhatian aparat justru tertuju pada persiapan kunjungan wakil presiden.</p>
<p>&#8220;Polisi-polisi dan tentara sibuk memperbaiki jalan supaya Gibran lancar sampai ke Reo. Sementara masyarakat di kanan-kiri jalan tidak dibantu. Tidak diberikan tenda, tidak diberikan terpal,&#8221; katanya.</p>
<p>Abim mempertanyakan prioritas pemerintah dalam situasi darurat tersebut.</p>
<p>&#8220;Bayangkan, dalam satu hari banyak longsor dari Ruteng ke Reo bisa dibersihkan karena Gibran datang. Tetapi manusianya tidak ditolong,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia juga mengkritik kunjungan pejabat yang menurutnya lebih menyerupai kegiatan pencitraan daripada upaya memastikan kebutuhan warga terpenuhi.</p>
<p>Selain itu, Abim mengingatkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan bisnis.</p>
<p>Ia menceritakan pengalaman warga yang didatangi pihak tertentu setelah menerima bantuan. Mereka kemudian ditawari untuk menjual tanah, termasuk di kawasan pesisir utara Flores.</p>
<p>&#8220;Setelah memberikan bantuan, mereka bertanya, &#8216;Bapak, saya beli tanah ini boleh tidak?&#8217; Kalau tidak, mereka mencari tanah yang lain,&#8221; katanya.</p>
<p>Menurut Abim, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena warga sedang berada dalam situasi sulit. Bantuan kemanusiaan semestinya tidak menjadi jalan untuk menguasai tanah masyarakat.</p>
<p>Ia juga menyoroti rencana pembangunan batalyon di sejumlah wilayah Flores, termasuk Reo dan Tonggurambang.</p>
<p>Abim menyebut rencana tersebut berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Di Tonggurambang, misalnya, terdapat petani garam dan masyarakat adat yang ruang hidupnya perlu dilindungi.</p>
<p>Ia mengingatkan agar bencana tidak dijadikan alasan untuk memperluas penguasaan wilayah oleh kepentingan tertentu.</p>
<p>Veronika Lamahoda, salah satu perserta juga mengkritik penanganan bencana oleh pemerintah.</p>
<p>Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki sistem dan mekanisme penanggulangan bencana. Namun, ketika bencana benar-benar terjadi, sistem tersebut justru tidak berjalan.</p>
<p>Ia melihat birokrasi yang berbelit-belit sebagai salah satu persoalan utama.</p>
<p>&#8220;Birokrasi di negara ini berbelit-belit. Ketika orang sudah mati, pemerintah masih mengurus administrasi. Ketika korban sudah berjatuhan, pemerintah masih bertanya apa yang harus dibelanjakan,&#8221; katanya.</p>
<p>Bagi Veronika, penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Kebijakan, anggaran, dan langkah pemerintah ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan.</p>
<p>Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya mengarahkan kritik kepada pemerintah sebagai institusi, tetapi juga kepada para wakil rakyat yang ikut menentukan kebijakan.</p>
<p>&#8220;Manajemen kebencanaan kita di Indonesia ini diputuskan dengan keputusan politik oleh orang-orang yang kita pilih dan mewakili kita di Senayan. Karena itu, ketika tata kelola bencana tidak berjalan, kritik kita mestinya mengarah kepada mereka,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti bersikap kritis ketika berhadapan dengan pejabat.</p>
<p>Veronika menyoroti kebiasaan masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan pemerintah, tetapi justru memberikan sambutan berlebihan ketika pejabat datang berkunjung.</p>
<p>Menurut dia, sikap seperti itu membuat masyarakat sulit menuntut pertanggungjawaban.</p>
<p>Menjelang Pemilu 2029, ia meminta masyarakat lebih berani menagih komitmen politik para wakil rakyat, terutama terkait penanganan bencana.</p>
<p>&#8220;Kalau dulu tidak bisa mengatur tata kelola bencana, berani tidak kita meminta pertanggungjawaban mereka?&#8221; katanya.</p>
<p>Diskusi juga menyinggung pentingnya mitigasi bencana berbasis lingkungan dan pengetahuan masyarakat lokal.</p>
<p>Abim mengingatkan bahwa pepohonan memiliki peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Ia mencontohkan sejumlah rumah di Flores yang relatif tidak mengalami kerusakan berat karena berada dekat pepohonan.</p>
<p>Sebaliknya, kawasan pesisir utara Flores yang kehilangan banyak pohon mengalami kerusakan cukup parah.</p>
<p>Ia mengajak masyarakat mulai menanam pohon di sekitar rumah dan menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar.</p>
<p>Namun, mitigasi menurutnya tidak cukup hanya dengan persiapan teknis. Masyarakat juga perlu menggali kembali pengetahuan lokal yang diwariskan leluhur.</p>
<p>Ia mencontohkan tradisi sasi di Alor, muro di sejumlah wilayah NTT, serta awik-awik di Lombok. Praktik-praktik tersebut mengajarkan masyarakat menjaga alam dan mengatur pemanfaatan sumber daya.</p>
<p>Abim juga mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan tanah kosong tanpa tanaman atau menjualnya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.</p>
<p>&#8220;Tanah luas, tetapi tidak ditanami. Tanah luas, tetapi dijual. Kita harus menggali kembali pengetahuan masyarakat adat tentang mitigasi bencana,&#8221; katanya.</p>
<p>Di tengah kekecewaan terhadap pemerintah, ia mengajak masyarakat memperkuat solidaritas.</p>
<p>&#8220;Saya pikir kuncinya sekarang adalah membangun kekuatan solidaritas, membangun empati di antara kawan-kawan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurut Abim, solidaritas yang tumbuh dari komunitas dapat menjadi kekuatan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan menghadapi kebijakan yang merugikan rakyat.* (N)
</p>
Film Lara dari Timur Jadi Ruang Refleksi atas Penanganan Gempa Flores
