Site icon savanaparadise.com

Datangi Kantor DPRD dan Bupati Ende; Puluhan Kades Tergabung Dalam APDESI dan PPDI Sampaikan 8 Poin Tuntutan

Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda menerima pera Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menyampaikan aspirasi (Foto: Mateus Bheri/SP)

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Ende&comma; Savanaparadise&period;com&comma;- Puluhan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia &lpar;APDESI&rpar; dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia &lpar;PPDI&rpar; Kabupaten Ende mendatangi Kantor DPRD dan Bupati Ende&comma; Senin&comma; &lpar;5&sol;10&sol;26&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kehadiran puluhan Kades dan Perangkat Desa ini ingin menyampaikan 8 poin tuntutan atau pernyataan sikap berkaitan persoalan-persoalan yang di hadapi mereka termasuk soal pemotongan Alokasi Dana Desa &lpar;ADD&rpar; pada tahun 2025 lalu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terpantau&comma; di Kantor DPRD Ende&comma; Aparat Desa ini disambut oleh beberapa Anggota DPRD Ende dari Komisi I yakni&comma; Anselmus Kaise&comma; Didimus Toki&comma; Nando Watu&comma; dan Thomas Aquino di ruang Rapat Paripurna untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan Aparat Desa Tersebut&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Saat diberikan kesempatan&comma; Perwakilan Aparat Desa dari PPDI&comma; Maksimilianus Nggedhi membacakan 8 pernyataan sikap&period; Berikut 8 poin tuntuntan yang disampaikan APDESI dan PPDI&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>1&period; Meminta Pemerintah Kabupaten Ende memastikan pembayaran penyelesaian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih tertunda sesuai hak ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;<p>2&period; Meminta penjelasan resmi BPKAD dan Dinas PMD mengenai penyebab keterlambatan pembayaran Siltap&comma; kondisi dan ketersedian anggaran&comma; mekanisme pembayaran&comma; dan waktu penyelesaian pembayaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p>3&period; Memintah Pemkab Ende menetapkan kepastian waktu&comma; langkah konkrit&comma; pihak yang bertanggung jawab&comma; serta waktu penyelesaian terhadap persoalan yang disampaikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>4&period; Meminta evaluasi terhadap kinerja dinas PMD Ende dalam binaan&comma; pengawasan&comma; pelayanan&comma; serta penyelesaian berbagai persoalan desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>5&period; Meminta penjelasan resmi mengenai Dana Bagi Hasil &lpar;DBH&rpar; tahun 2024 dan 2025 yang berkaitan dengan desa&comma; dasar penganggaran&comma; dasar perhitungan mekanisme penyaluran&comma; dan realisasi penyaluran&period;<&sol;p>&NewLine;<p>6&period; Meminta pmerintah kabupaten Ende menjelaskan secara terbuka dasar hukum&comma; dasar perhitungan&comma; mekanisme&comma; dan dasar perubahan atas pemangkasan ADD tahun 2025 terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>7&period; Meminta pembayaran Siltap sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p>8&period; Meminta kejelasan peraturan mengenai proses penetapan Peraturan Bupati &lpar;Perbub&rpar; Ende tentang Alokasi Dana Desa &lpar;ADD&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Usai membacakan 8 poin tuntutan&comma; Kepala Desa Kerirea&comma; Urbanus B Karo selaku korlap meminta agar Anggota DPRD Ende yang hadir pada saat itu mendampingi para Kepala Desa untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende&period; Permintah tersebut akhrinya di sanggupi&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Bupati Janji Hak Kepala Desa Akan Dibayar Setiap Bulan<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Didampingi beberapa Anggota DPRD Ende dari Komisi I&comma; puluhan Kepala Desa dan Perangkat Desa usai audiens&comma; menuju Kantor Bupati Ende untuk bertemu Bupati&comma; mnyampaikan aspirasi&period; Audiens bersama Bupati Ende berlangsung di lantai 2 ruang Garuda&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kesempatan tersebut&comma; perwakilan Kepala Desa&comma; Urbanus B&period; Karo di hadapan Bupati Ende&comma; Yosef Benediktus Badeoda membacakan pernyataan sikap yang tidak jauh berbeda seperti apa yang disampaikan di DPRD Ende&period; Menanggapi poin tuntutan yang disampaikan Kepala Desa&comma; Bupati Badeoda menegaskan kebijakan dirinya berkaitan hak-hak Kepala Desa tidak akan dikurangi&period; Bahkan Bupati Badeoda berjanji hak-hak Kepala Desa akan dibayar setiap bulan dan kebijakan tersebut berlaku sejak 2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ini sejak 2026 ni&comma; saya sudah bilang setiap bulan harus di bayar&period; Bapak Desa juga punya kewajiban setiap bulan untuk lapor sehingga cepat di bayar Pemerintah dalam hal ini keuangan&comma; DPMD harus selesaikan seluruh persoalan ini&&num;8221&semi;&comma; ujar Bupati&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati mengatakan hambatan selama ini sehingga Alokasi Dana Desa &lpar;ADD&rpar; kerap dibayar terlambat karena Dana Aloaksi Umum &lpar;DAU&rpar; terlambat masuk atau belum ditransfer&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Untik urusan pemerintahan desa&comma; DPMD benar-benar harus intens berkomunikasi sehingga apa yang menjadi keluhan dari kepala desa bisa terjawab&period; Selain itu juga soal DBH&period; Saya merasa tidak adil juga kalau desa tidak dapat&period; Dan Kepala Desa juga kewajiban PBB dan lain-lain juga harus di penuhi&period; Tolong dong agar semuanya berlajan lancar&&num;8221&semi;&comma; pesan Bupati&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version