Site icon savanaparadise.com

Dasar Hukumnya Keliru!” Pakar Undana Bongkar Kajian Umbu Rudi Soal Sekda Ngada

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;-<&sol;strong> Kajian hukum terkait polemik pengangkatan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada kembali memicu perdebatan di kalangan akademisi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebelumnya&comma; anggota Komisi XIII DPR RI&comma; Umbu Rudi Kabunang menyatakan pelantikan Sekda Ngada berpotensi cacat prosedur karena dinilai tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah&period; Pernyataan Rudi sebagaimana dikutip dari selatan indonesia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kajian hukumnya&comma; Umbu Rudi merujuk Pasal 214 ayat &lpar;4&rpar; UU tersebut yang menyebutkan bahwa pengangkatan Sekretaris Daerah kabupaten&sol;kota dilakukan oleh bupati atau wali kota setelah memperoleh persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Menurut dia&comma; pelantikan Sekda tanpa melalui persetujuan tersebut dapat dianggap melanggar prosedur administrasi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga menilai keputusan tersebut dapat digugat sebagai keputusan tata usaha negara yang cacat prosedur apabila tidak memenuhi mekanisme kewenangan berjenjang antara pemerintah kabupaten&comma; provinsi&comma; dan pemerintah pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain merujuk UU Pemerintahan Daerah&comma; Umbu Rudi juga mengaitkan pengangkatan Sekda dengan prinsip sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun kajian tersebut mendapat sanggahan dari pakar hukum tata negara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang&comma; Jhon Tuba Helan menilai rujukan hukum yang digunakan dalam kajian tersebut tidak tepat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Jhon&comma; penggunaan Pasal 214 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menilai pelantikan Sekda definitif merupakan penafsiran yang keliru&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Rujukan hukumnya keliru karena menggunakan dasar hukum pengangkatan penjabat Sekda&period; Sementara yang dipolemikkan sekarang adalah pengangkatan Sekda definitif yang pada prinsipnya menjadi kewenangan bupati&comma;” kata Jhon&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan bahwa dalam UU Pemerintahan Daerah yang diatur secara lebih jelas justru mekanisme pengangkatan penjabat Sekda&comma; bukan pengangkatan Sekda definitif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; Jhon juga mengoreksi penggunaan dasar hukum aparatur sipil negara yang dipakai dalam kajian tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut dia&comma; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu&comma; menurutnya setiap kajian hukum yang disampaikan kepada publik harus menggunakan rujukan norma yang tepat dan terbaru agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami kewenangan kepala daerah dalam sistem pemerintahan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kalau dasar hukum yang dipakai tidak tepat&comma; maka kesimpulan hukumnya juga bisa keliru&comma;” ujarnya&period;&lpar;SP&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version