Site icon savanaparadise.com

Darius Beda Daton : Kewenangan pengangkatan Sekda Ngada ada pada Bupati, Gubernur hanya Koordinasi 

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;-<&sol;strong> Polemik terkait pelantikan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada dalam sepekan terakhir memunculkan beragam tafsir dari berbagai pihak&period; Menanggapi hal tersebut&comma; praktisi hHukum dan Pemerhati Kebijakan Publik&comma; Darius Beda Daton menegaskan bahwa secara normatif kewenangan pengangkatan Sekda kabupaten berada pada bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian &lpar;PPK&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya perdebatan yang berkembang di ruang publik banyak dipicu oleh kekeliruan dalam membedakan dua skema yang berbeda yakni penunjukan penjabat Sekda dan pengisian Sekda definitif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote; Banyak pendapat mencampuradukkan skema penunjukan penjabat Sekda dengan pengangkatan Sekda definitif&period; Padahal keduanya diatur oleh norma dan prosedur yang berbeda&comma;” kata Darius dalam tulisannya menanggapi polemik Sekda Ngada yang dikutip pada Rabu&comma; 11&sol;03&sol;2026&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Eks Ketua Ombudsman NTT ini menjelaskan dalam skema penunjukan penjabat Sekda ketika terjadi kekosongan jabatan&comma; Bupati memang harus memperoleh persetujuan Gubernur&period; Hal ini diatur dalam Pasal 214 ayat &lpar;2&rpar; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penunjukan penjabat Sekda dilakukan oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan gubernur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketentuan tersebut kata Darius&comma; diperkuat dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang mengatur bahwa bupati mengusulkan satu orang calon penjabat Sekda kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan atau penolakan&period; Jika disetujui&comma; barulah bupati menetapkan penjabat Sekda melalui keputusan bupati&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun kata Darius mekanisme ini hanya bersifat sementara&period; Penunjukan penjabat Sekda hanya berlaku selama tiga bulan&period; Jika dalam waktu tersebut Sekda definitif belum ditetapkan maka Gubernur dapat menunjuk penjabat Sekda melalui keputusan gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berbeda dengan mekanisme tersebut&comma; pengisian Sekda definitif mengikuti aturan jabatan pimpinan tinggi pratama dalam sistem manajemen ASN&period; Ketentuan ini diatur dalam Pasal 95 ayat &lpar;1&rpar; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa jabatan Sekda kabupaten&sol;kota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Aprosedur pengisiannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN beserta aturan turunannya&period; Dalam Pasal 127 ayat &lpar;3&rpar; regulasi tersebut disebutkan bahwa sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Walikota&comma; calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah harus dikoordinasikan dengan Gubernur&comma; &&num;8221&semi; jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Darius menekankan bahwa makna &OpenCurlyDoubleQuote;dikoordinasikan” bukan berarti harus mendapatkan persetujuan gubernur melalui keputusan hukum tertentu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote; Koordinasi dalam konteks ini berarti Bupati melaporkan satu orang calon pejabat terpilih kepada Gubernur sebelum penetapan dilakukan&period; Koordinasi tidak berarti membutuhkan persetujuan Gubernur dalam bentuk surat keputusan&comma;” kata Darius&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan demikian kata dia&comma; kewenangan utama pengangkatan Sekda tetap berada pada bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian&period; Gubernur dalam hal ini menjalankan fungsi koordinasi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menambahkan keabsahan pengangkatan Sekda dapat diuji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan&comma; khususnya terkait syarat sahnya keputusan tata usaha negara&period; Keputusan tersebut kata Darius harus memenuhi unsur diterbitkan oleh pejabat yang berwenang&comma; tidak melampaui kewenangan&comma; mengikuti prosedur yang benar&comma;l serta memiliki substansi sesuai dengan tujuan peraturan dasar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu menurut Darius polemik yang berkepanjangan seharusnya dapat diakhiri dengan melihat apakah proses pengangkatan Sekda Ngada telah memenuhi norma hukum tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Sekda sangat penting dalam menjamin kelancaran pelayanan publik di daerah&period; Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Ketika terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah&comma; diperlukan kepastian pengisian jabatan tersebut agar koordinasi pelayanan publik di setiap perangkat daerah dapat berjalan efektif&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Darius pun mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara normatif berdasarkan regulasi yang berlaku agar polemik tidak mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Ngada&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version