Site icon savanaparadise.com

Berbeda Dengan Akademisi, Ketua STN NTT Tegaskan Pelantikan Wajib Persetujuan Gubernur

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;-<&sol;strong> Polemik pengangkatan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada terus menjadi perhatian publik&period; Ketua Serikat Tani Nelayan NTT&comma; Rian Lodwick Dea menegaskan bahwa proses pelantikan Sekda harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah&comma; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018&comma; serta Permendagri Nomor 91 Tahun 2019&comma; pengangkatan Sekda kabupaten&sol;kota&comma; baik definitif maupun penjabat wajib memperoleh persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum dilakukan pelantikan oleh Bupati atau Walikota&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Persetujuan Gubernur bukan sekadar formalitas administratif&comma; tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme hukum yang harus dipenuhi&comma;” kata Rian dalam keterangan pers nya kepada wartawan di Kupang&comma; Jumat&comma; 13&sol;03&sol;2026&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Ia menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami dalam polemik tersebut&period; Pertama&comma; Bupati atau Walikota wajib mendapatkan persetujuan tertulis Gubernur sebelum melantik Sekda definitif hasil seleksi terbuka&period; Kedua&comma; Gubernur memiliki kewenangan melakukan verifikasi terhadap proses seleksi terbuka guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketiga&comma; Gubernur berwenang mengevaluasi hasil seleksi calon terbaik yang diajukan oleh kepala daerah&period; Keempat&comma; pelantikan tanpa persetujuan Gubernur berpotensi dikategorikan cacat prosedur&comma; sehingga dapat dibatalkan serta berimplikasi pada sanksi administratif bagi kepala daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut Rian menilai anggapan bahwa peran Gubernur hanya bersifat koordinatif perlu diluruskan&period; Menurutnya Gubernur memiliki posisi strategis sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat yang bertugas memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten&sol;kota&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu Rian juga menekankan pentingnya etika komunikasi pemerintahan dalam menyelesaikan polemik tersebut&period; Komunikasi politik yang intens dan konstruktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dinilai penting guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di atas semua itu Rian mengingatkan agar polemik terkait pengangkatan Sekda tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Stabilitas birokrasi harus dijaga&period; Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama&comma;” kata Rian&period; &lpar;DD&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version