Site icon savanaparadise.com

Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma;Savanaparadise&period;com&comma;<&sol;strong>&&num;8211&semi; Tiga akademisi di Nusa Tenggara Timur &lpar;NTT&rpar; mengapresiasi langkah Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT yang menyampaikan Laporan Kinerja Kepada Rakyat Tahun 2025 secara terbuka&period; Praktik tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan budaya akuntabilitas politik di daerah&period; Selain memberikan apresiasi sebagai tradisi baru di lingkungan DPRD NTT&comma; para akademisi sekaligus pengamat dalam disiplin ilmu masing-masing&comma; juga memberikan catatan kritis&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana&comma; Dr&period; Rudi Rohi&comma; Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah&comma; khususnya di NTT yang masih membutuhkan penguatan budaya akuntabilitas politik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; dalam sistem demokrasi yang sehat&comma; rakyat tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemberi suara &lpar;voice&rpar; saat pemilu tetapi juga sebagai penerima utama dari kerja-kerja politik para wakilnya &lpar;message&rpar;&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Demokrasi kata dia&comma; tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata melainkan harus bergerak menuju demokrasi substantif yang menjamin keterbukaan&comma; partisipasi dan pertanggungjawaban&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Rakyat bukan hanya sekadar voice&comma; tetapi juga message&period; Mereka bukan hanya datang mencoblos lima tahun sekali lalu selesai&period; Mereka berhak mengetahui secara paripurna apa yang dikerjakan partai dan wakilnya&comma;” kata Dr&period; Rudi Rohi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan penyampaian laporan kinerja kepada publik merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus politik yang patut diapresiasi&period; Transparansi lanjutnya&comma; adalah prasyarat utama akuntabilitas&comma; sementara akuntabilitas merupakan fondasi dari demokrasi yang matang&period; Tanpa keterbukaan&comma; publik tidak memiliki instrumen untuk menilai&comma; mengoreksi&comma; maupun memberi dukungan secara rasional terhadap wakilnya di lembaga legislatif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Langkah tersebut dinilainya sebagai inovasi politik yang relevan di tengah masih terbatasnya budaya pelaporan politik secara terbuka di tingkat daerah&period; Dalam praktik politik lokal&comma; laporan kinerja fraksi atau partai kepada masyarakat masih belum menjadi tradisi yang mapan&period; Karena itu&comma; inisiatif ini dapat menjadi preseden positif sekaligus standar baru dalam praktik demokrasi lokal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan adanya laporan kinerja&comma; masyarakat dapat menilai secara objektif sejauh mana aspirasi mereka diperjuangkan di lembaga legislatif baik dalam fungsi legislasi&comma; penganggaran&comma; maupun pengawasan&period; Publik juga dapat mengukur konsistensi antara janji politik saat kampanye dan realisasi kerja selama masa jabatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; ia berharap praktik ini tidak berhenti pada satu fraksi saja&period; Menurutnya&comma; fraksi-fraksi lain di DPRD perlu mengikuti langkah serupa agar tercipta budaya kompetisi politik yang sehat berbasis kinerja&comma; bukan sekadar pencitraan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jika semua fraksi melakukan hal yang sama&comma; maka demokrasi tidak berhenti pada seremoni politik&comma; tetapi benar-benar menghadirkan transparansi dan penghargaan kepada rakyat sebagai subjek utama&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menegaskan&comma; keterbukaan seperti ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif&period; Di tengah tantangan apatisme politik dan rendahnya partisipasi&comma; transparansi kinerja dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kembali wakil rakyat dengan konstituennya secara berkelanjutan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; ketika rakyat merasa dihargai melalui penyampaian laporan yang terbuka dan terukur maka demokrasi tidak hanya hidup saat pemilu tetapi juga tumbuh dalam praktik pemerintahan sehari-hari&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Senada dengan itu&comma; Rektor Universitas Aryasatya Deo Muri &lpar;UNADRI&rpar;&comma; Dr&period; Patrisius Kami&comma; M&period;Hum&period;&comma; menilai laporan tersebut sebagai dinamika baru dalam praktik demokrasi lokal&period; Namun&comma; ia mengingatkan pentingnya penguatan indikator kinerja yang terukur agar laporan tidak berhenti pada pernyataan normatif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya dalam perspektif teori principal–agent&comma; laporan publik dapat mengurangi kesenjangan informasi antara rakyat dan wakilnya&comma; tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas data yang disampaikan&period; Ia juga menekankan pentingnya ruang dialog publik agar transparansi tidak berubah menjadi simbolisme semata&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Laporan kepada publik secara teoritis dapat mengurangi asimetri informasi itu&period; Tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas dan keterukuran informasi yang disampaikan&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia mengingatkan apabila laporan hanya memuat pernyataan normatif tanpa indikator kinerja yang terukur maka problem agensi belum sepenuhnya teratasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam perspektif demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas&comma; lanjutnya&comma; legitimasi politik lahir dari komunikasi publik yang rasional dan terbuka terhadap kritik&period; Karena itu laporan kinerja akan bermakna apabila menjadi titik awal dialog publik&comma; bukan sekadar komunikasi satu arah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tanpa ruang deliberasi&comma; transparansi bisa bergeser menjadi simbolisme&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait substansi laporan yang menempatkan kemiskinan dan stunting sebagai &OpenCurlyDoubleQuote;dua sisi mata uang”&comma; ia menilai framing tersebut memiliki dasar konseptual kuat&comma; sejalan dengan pendekatan capability Amartya Sen yang memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas dasar&comma; termasuk kesehatan dan nutrisi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun secara empiris&comma; ia menekankan bahwa relasi kemiskinan dan stunting tidak selalu linear&period; Intervensi spesifik seperti edukasi gizi ibu&comma; sanitasi&comma; dan layanan kesehatan primer&comma; kata dia&comma; dapat menurunkan angka stunting bahkan di komunitas berpendapatan rendah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Reduksi kemiskinan memang penting&comma; tetapi intervensi sektoral yang presisi dan berbasis data mikro wilayah tidak kalah krusial&period; Tanpa itu&comma; framing &OpenCurlyQuote;dua sisi mata uang’ berisiko menjadi simplifikasi&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Soal isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut sebagai kondisi darurat&comma; ia mengingatkan pentingnya membaca persoalan tersebut dalam kerangka structural violence Johan Galtung&period; Kekerasan&comma; menurutnya&comma; tidak hanya bersifat langsung&comma; tetapi juga termanifestasi dalam struktur sosial yang timpang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pendekatan keluarga penting sebagai fondasi preventif&comma; tetapi tidak cukup&period; Negara harus memastikan sistem hukum&comma; layanan pendampingan&comma; serta mekanisme pelaporan berjalan efektif&period; Tanpa penguatan struktur&comma; persoalan publik bisa terprivatisasi&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dr&period; Patrisius juga menyoroti dorongan evaluasi terhadap Perda Pajak dan Retribusi serta Pergub pengendalian ternak&period; Dalam kerangka policy cycle&comma; evaluasi merupakan tahapan penting setelah implementasi&period; Namun ia menekankan pentingnya regulatory impact assessment yang sistematis agar stabilitas kebijakan daerah tetap terjaga&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Usulan audit investigatif sebelum penyertaan modal kepada BUMD dinilainya sejalan dengan prinsip good corporate governance&period; Namun ia mengingatkan audit bukan solusi final tanpa reformasi struktural dan profesionalisasi manajemen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di sektor infrastruktur&comma; ia sepakat bahwa perbaikan jalan provinsi di NTT memiliki urgensi tinggi dan efek pengganda terhadap ekonomi&period; Meski demikian&comma; perencanaan harus berbasis analisis konektivitas ekonomi dan data spasial&comma; bukan sekadar pemerataan administratif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih jauh&comma; ia berpandangan praktik laporan kinerja semacam ini idealnya dilembagakan&period; Demokrasi yang matang&comma; kata dia&comma; tidak bergantung pada inisiatif individual fraksi&comma; melainkan pada sistem yang mewajibkan akuntabilitas periodik seluruh anggota DPRD&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Laporan kepada rakyat adalah langkah awal yang patut diapresiasi&period; Namun demokrasi tidak berhenti pada transparansi deklaratif&period; Ia harus dilengkapi indikator terukur&comma; evaluasi konsisten&comma; serta ruang deliberasi publik yang terbuka&comma;” tandasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menilai&comma; demokrasi lokal di NTT kini berada pada titik uji&comma; apakah inovasi akuntabilitas ini akan berkembang menjadi budaya kelembagaan yang memperkuat kepercayaan publik&comma; atau sekadar menjadi episode komunikasi politik tahunan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang&comma; Eusabius Separera Niron&comma; S&period; Up&comma; MP&comma; menilai langkah Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTT yang menyampaikan Laporan Kinerja Kepada Rakyat Tahun 2025 sebagai terobosan politik yang patut diapresiasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; dalam konteks politik lokal termasuk di NTT&comma; praktik pelaporan kinerja fraksi secara terbuka belum menjadi budaya yang mapan&period; Selama ini&comma; pertanggungjawaban legislatif cenderung berhenti pada mekanisme formal internal yang tidak selalu mudah diakses publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Ini bisa dibaca sebagai inovasi demokrasi representatif&period; Fraksi menempatkan rakyat bukan sekadar pemilih&comma; tetapi sebagai penilai kinerja&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Secara akademik&comma; ia melihat langkah tersebut sebagai upaya membangun akuntabilitas politik horizontal sekaligus sinyal pergeseran budaya politik dari yang bersifat prosedural menuju lebih komunikatif dan dialogis&period; Namun demikian&comma; ia mengingatkan bahwa substansi laporan menjadi faktor penentu utama&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Laporan kepada rakyat&comma; katanya&comma; tidak boleh berhenti pada narasi keberhasilan&comma; tetapi juga harus mengungkap keterbatasan&comma; menjelaskan posisi fraksi dalam perdebatan strategis&comma; serta menyajikan data yang dapat diverifikasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tanpa kedalaman substansi&comma; laporan berisiko menjadi alat pencitraan politik&comma; bukan instrumen pendidikan demokrasi&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Eusabius menilai transparansi kinerja legislatif memiliki makna strategis dalam memperkuat demokrasi daerah di NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Setidaknya&comma; ada tiga dimensi penting yang bisa diperoleh&comma; memulihkan kepercayaan publik&comma; mendorong partisipasi warga yang lebih bermakna serta memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan&period; Ketika rakyat mengetahui sikap fraksi terhadap isu kemiskinan&comma; stunting&comma; pendidikan dan ketimpangan wilayah&comma; partisipasi publik dapat meningkat dari sekadar emosional menjadi partisipasi berbasis pengetahuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga mendorong agar laporan kepada rakyat dilakukan secara berkala dan terinstitusionalisasi disertai forum dialog publik&comma; serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman analisis kebijakan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait pendekatan laporan yang menempatkan kemiskinan dan stunting sebagai dua sisi mata uang&comma; ia menilai konsep tersebut kuat dan progresif&period; Stunting&comma; menurutnya&comma; dapat dibaca sebagai manifestasi biologis dari kemiskinan struktural&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun&comma; ia mengingatkan agar pendekatan tersebut tidak menyederhanakan kompleksitas persoalan&period; Selain faktor ekonomi&comma; stunting juga dipengaruhi pola asuh&comma; budaya&comma; kesehatan ibu&comma; hingga tata kelola layanan kesehatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Relasi kemiskinan dan stunting harus diterjemahkan dalam kebijakan terintegrasi&comma; bukan sekadar asosiasi simbolik&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia bahkan menyebut stunting sebagai indikator etis kegagalan pembangunan apabila tidak ditangani secara komprehensif lintas sektor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak&comma; pendekatan berbasis keluarga dinilai relevan sebagai fondasi awal&period; Namun ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak diprivatisasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kekerasan bukan hanya kegagalan keluarga&comma; tetapi juga produk struktur sosial seperti ketimpangan gender&comma; kemiskinan&comma; lemahnya penegakan hukum&comma; dan budaya patriarki&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu&comma; ia menekankan perlunya ekosistem perlindungan yang melibatkan keluarga&comma; negara&comma; komunitas&comma; dan legislatif secara simultan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Eusabius juga menilai dorongan evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah serta Pergub Pengendalian Ternak sebagai bentuk kedewasaan kebijakan&period; Evaluasi regulasi&comma; menurutnya&comma; merupakan bagian inheren dari siklus kebijakan publik modern&period; Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak membebani kelompok rentan dan regulasi pengendalian ternak mempertimbangkan realitas sosial-budaya masyarakat NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait BUMD&comma; ia mendukung audit investigatif sebelum penyertaan modal&period; Langkah tersebut dinilai strategis untuk memutus praktik penyertaan modal rutin tanpa evaluasi mendalam&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Setiap rupiah penyertaan modal adalah uang publik&period; Audit bukan sikap anti-BUMD&comma; melainkan upaya menyelamatkan BUMD dari kegagalan yang dilembagakan&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga menekankan urgensi perbaikan infrastruktur jalan provinsi di NTT sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi&period; Jalan&comma; menurutnya&comma; merupakan pengungkit distribusi barang&comma; konektivitas wilayah produksi&comma; serta integrasi pasar&period; Namun ia mengingatkan agar pembangunan jalan tidak sekadar proyek konstruksi&comma; melainkan berbasis peta ekonomi wilayah dan terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih jauh&comma; Eusabius menilai praktik laporan kepada rakyat seharusnya menjadi norma baru etika representasi&comma; bukan pengecualian&period; Ia mendorong fraksi-fraksi lain di DPRD NTT untuk melakukan hal serupa demi memperkuat kualitas demokrasi daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebagai pesan akademik&comma; ia menegaskan bahwa laporan kepada rakyat hanya bermakna jika mengubah cara DPRD bekerja&comma; bukan sekadar cara berbicara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Rakyat tidak hanya membutuhkan laporan tentang apa yang telah dilakukan&comma; tetapi jaminan bahwa laporan itu mengubah apa yang akan dilakukan&comma;” pungkasnya&period;&lpar;AP&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Akademisi Apresiasi Laporan Kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Dorong Standar Baru Akuntabilitas Politik<&sol;p>&NewLine;<p>Tiga akademisi NTT mengapresiasi laporan kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Tahun 2025 sebagai terobosan demokrasi lokal&period; Dinilai memperkuat transparansi&comma; akuntabilitas politik&comma; serta mendorong standar baru budaya pelaporan publik di NTT&period;&ast;&ast;&ast;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version