Ende, Savanaparadise.com,- Proyek pembangunan Pasar Mbongawani di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende Senilai 28 Milyar atau lebih tepatnya Rp. 28.679.860.000 mangkrak. Proyek dengan nilai puluhan milyar ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) Kementrian PUPR RI tahun 2023/2024
Dari data yang diperoleh media, proyek pembangunan Pasar Mbongawani dikerjakan oleh PT. Andhika Jaya Pratama dengan konsultan pengawas PT. Cipta Multi Kreasi dan Joint Operasional CV. Bayu Pratama. Seharusnya paket pekerjaan pembangunan Pasar Mbongawani selesai pada 21 September 2024, dengan durasi kerja 270 hari sejak dimulai pada 27 Desember 2023.
Pasar modern tersebut didesain menjadi dua lokal, bertingkat dua dengan masing-masing 77 unit dan 7 unit, yang diperuntukan untuk Kios, Tokoh, Kios Tenun, dan Cafe dengan rincian, bangunan utama lantai satu 38 unit dan lantai dua 39 unit. Sedangkan untuk lokal kedua 7 unit. Antara lokal satu dan lokal dua akan dihubungkan dengan jembatan layang.
Pelaksanaan pekerjaan proyek ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh mantan Bupati Djafar Achmad pada 10 Januari 2024. Dengan adanya pekerjaan paket itu, semua pedagang yang sementara menempati gedung lama untuk berdagang di relokasi.
Anggaran Paket pekerjaan pembangunan Pasar Mbongawani awalnya diusulkan mantan Bupati Djafar Achmad pada saat kunjungan Presiden ke Ende 1 Juni 20222. Mantan Bupati Djafar Achmad memanfaatkan momentum tersebut lalu mengajukan proposal ke Kementrian PUPR yang pada akhirnya usulan tersebut diterima. Muara akhir dari pembangunan pasar ini adalah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Ende.
Sayangnya, berdasarkan hasil pantauan media ini dilapangan, hingga detik ini proyek tersebut belum terurus secara baik alias mangkrak. Tampak kerangka bangunan itu belum dilapisi dinding untuk membagi sekat antara unit yang satu dengan yang lainnya. Nilai proyek yang demikian fantastik dan dilihat progres pekerjaannya diduga masih jauh dari harapan.
Adapun beredar kabar, pemerintah telah melakukan pemutusan kontrak kerja dengan rekanan yang mengerjakan Paket pekerjaan pembangunan Pasar Mbongawani di maksud. Beredar kabar pula, pemerintah akan melanjutkan kembali Paket pekerjaan Pasar Modern tersebut dengan nilai 29 Milyar.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Ende, Anselmus Kaise menyayangkan ulah kontraktor yang lalai serta manajemen waktu kurang baik menyebabkan pekerjaan proyek dengan nilai puluhan milyar tersebut mangkrak.
“Ya, itu kan kelalaian dari kontraktor itu. Maka secara UU Jasa Kontruksi terjadi pemutusan kontrak kerja. Di kasih punishment (hukuman-red)”, ungkap Ansel Kaise.
Ansel Kaise menginginkan agar Paket pekerjaan pembangunan Pasar Mbongawani itu perlu dilanjutkan karena menurutnya apabila proyek mangkrak itu tidak dilanjutkan, masyarakat dalam hal ini para pedagang yang sebelumnya menempati lokasi los Pasar itu akan mengalami kerugian, sebab, dengan adanya pembangunan tersebut para pedagang pun ikut direlokasi.
Karena, menurutnya, proyek pembangunan Pasar Modern Mbongawani dibangun bukan di atas lahan kosong tanpa aktifitas jual beli, akan tetapi proyek tersebut dibangun di atas lokasi yang sebelumnya sudah ditempati oleh para pedagang dan telah terjadi proses jual beli di sana sebelumnya, maka, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat.
“Mereka (para pedagang-red) sudah di korbankan sebenarnya”, ungkap Ansel Kaise
Ansel Kaise memberikan apresiasi atas respons cepat dari Pemerintah Daerah, Balai Pemukiman, dan Pemerintah Pusat, di mana berupaya untuk membangun Pasar Modern Mbongawani di Ende yang memang kondisinya tidak layak digunakan lagi.
Kendati niat baik itu tidak sejalan dengan realisasi dari pekerjaan proyek akibat manajemen waktu yang kurang baik dari pihak kontraktor sehingga terjadi mangkrak.
Meskipun demikian Ansel Kaise tetap berharap agar pihak Balai Pemukiman tetap mengajukan kembali ke Pemerintah Pusat untuk membantu daerah ini agar proyek pasar modern Mbongawani tetap dilanjutkan.
“Kita senang sebagai DPR dan bersyukur serta berterima kasih kepada pihak Kementrian terutama Balai Pemukiman yang sudah memperjuangkan itu dengan harapan kalaupun proyek itu dilanjutkan jangan lagi terjadi kasus yang sama”, ujar Ansel Kaise.
Hingga berita ini diturunkan media ini belum bisa mengkonfirmasi, baik Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan juga pihak Balai Permukiman Wilayah II Provinsi NTT.(CR/SP)