Site icon savanaparadise.com

Polemik Sekda, Sam Haning Minta Yos Rasi Jangan Sulut Emosi Gubernur vs Bupati Ngada

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;-<&sol;strong> Polemik pelantikan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada terus memanas&period; Ahli hukum Aministrasi Negara Univeristas PGRI 1945 NTT&comma; Dr&period; Semuel Haning menilai pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah &lpar;BKD&rpar; NTT&comma; Yosef Rasi justru memperkeruh situasi dan berpotensi menimbulkan konflik antara Gubernur NTT dan Bupati Ngada&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dr&period; Semuel menyentil pernyataan Kepala BKD NTT&comma; Yosef Rasi yang menyebut Gubernur NTT memiliki kewenangan untuk memberhentikan Bupati jika dianggap tidak patuh&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya pernyataan tersebut keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang tepat&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kalau ada yang bilang gubernur bisa memberhentikan Bupati karena masalah administrasi seperti ini&comma; itu keliru&period; Tidak bisa begitu&comma;” kata Dr&period; Semuel Haning kepada wartawan&comma; Senin&comma; 09&sol;03&sol;2026&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan bahwa pemberhentian kepala daerah hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan terlibat tindak pidana serius dan telah berstatus terdakwa di pengadilan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Misalnya tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun&comma; seperti korupsi&comma; narkoba&comma; atau terorisme&period; Setelah berstatus terdakwa&comma; gubernur baru bisa mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk penonaktifan sementara&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di luar kondisi tersebut persoalan administrasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi&comma; yakni melalui pengujian di PTUN&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu&comma; ia meminta Kepala BKD NTT untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Saya minta Kepala BKD jangan asal bicara kalau tidak memahami aturan&period; Seharusnya memberikan pencerahan yang menyejukkan kepada Gubernur&comma; bukan malah memperkeruh situasi&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak tepat justru dapat memicu konflik kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jangan sampai pernyataan itu menimbulkan konflik antara gubernur dan bupati di daerah&period; Yang dibutuhkan sekarang adalah penjelasan yang menenangkan&comma; bukan polemik baru&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya dalam hukum administrasi negara suatu keputusan pejabat tidak bisa serta-merta dinyatakan tidak sah hanya melalui opini atau pernyataan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jangan hanya omon-omon bilang tidak sah atau salah prosedur&period; Kalau memang dianggap salah prosedural&comma; silakan gugat secara resmi di Pengadilan Tata Usaha Negara &lpar;PTUN&rpar;&comma;” kata Dr&period; Semuel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan bahwa gugatan di PTUN bisa dilakukan melalui dua jalur yakni gugatan formal dan gugatan material&period;<br &sol;>&NewLine;Gugatan formal berkaitan dengan prosedur administrasi mulai dari proses penjaringan hingga penetapan pejabat&period; Sementara gugatan material menyangkut substansi dari keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kalau ada yang merasa dirugikan oleh keputusan Bupati Ngada tentang pelantikan Sekda&comma; silakan uji di PTUN&period; Itu cara yang elegan&comma; bukan saling menyalahkan di ruang publik&comma;” kata Dr&period; Semuel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menegaskan bahwa dalam hukum administrasi negara&comma; sebuah keputusan pejabat dianggap sah secara hukum selama belum dibatalkan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut atau oleh pengadilan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Produk keputusan pejabat tata usaha negara tidak bisa disebut tidak sah oleh siapa pun&period; Yang bisa membatalkan hanya dua pihak&colon; pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri atau pengadilan&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu&comma; menurutnya&comma; pelantikan Sekda Ngada saat ini secara hukum masih sah&comma; karena dilakukan oleh Bupati sebagai pejabat yang berwenang dan melalui surat keputusan resmi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Siapa yang bisa membatalkan&quest; Tidak ada&period; Kecuali Bupati mencabut sendiri surat keputusan itu atau pengadilan yang membatalkannya&comma;” katanya&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version