Site icon savanaparadise.com

Lembaga penyiaran kini Di era tantangan Digital, Gubernur NTT Dorong Isi konten yang mencerdaskan 

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma;Savanaparadise&period;com&comma;-<&sol;strong> Gubernur Nusa Tenggara Timur &lpar;NTT&rpar; &comma; Emanuel Melkiades Laka Lena&comma; menyinggung maraknya praktik judi online &lpar;judol&rpar; dan penyebaran hoaks dalam dunia penyiaran saat membuka Rapat Kerja Daerah &lpar;Rakerda&rpar; dan Workshop Penyiaran KPID NTT di Kupang&comma; Selasa&comma; 28&sol;04&sol;2026&period;Sambutan Gubernur tersebut dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT&comma; Adi E&period; Mandala&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam sambutan tertulisnya&comma; Gubernur menegaskan dunia penyiaran di NTT tengah menghadapi tantangan serius di era digital&comma; terutama terkait konten negatif yang kian masif&period; Ia secara khusus menyoroti iklan judi online yang menyusup dalam siaran serta maraknya informasi hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah milik publik&comma; bukan warisan&period; Karena itu&comma; harus diisi dengan konten yang mencerdaskan&comma; mempersatukan&comma; dan membangun budaya&comma;” kata Melki&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Gubernur juga memberi sinyal tegas bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran&comma; termasuk kemungkinan menghentikan belanja iklan pada lembaga penyiaran yang tidak patuh terhadap aturan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain judol dan hoaks&comma; ia turut menyoroti ancaman lain seperti dominasi siaran asing yang menggerus budaya lokal serta persoalan blank spot yang mendorong masyarakat mengakses siaran ilegal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sejalan dengan itu&comma; Komisi Penyiaran Indonesia Daerah &lpar;KPID&rpar; NTT menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator dan lembaga penyiaran dalam menjaga kualitas ruang publik di daerah&period; Hal tersebut<&sol;p>&NewLine;<p>disampaikan Ketua KPID NTT periode 2026–2029&comma; Yohanes Hamba Lati&comma; dalam Workshop Penyiaran yang dirangkaikan dengan Rakerda KPID NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; KPID dan lembaga penyiaran bukanlah musuh&period; Kita adalah partner kerja&period; Satu menjaga aturan&comma; satu menjaga tontonan&comma; tetapi keduanya sama-sama menjaga ruang publik&comma;”kata Yohanes<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Yohanes&comma; kegiatan workshop yang mengusung tema penguatan tata kelola penyiaran inklusif dan adaptif menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi dari pemerintah&comma; pelaku penyiaran&comma; hingga masyarakat&period; Ia menekankan bahwa penguatan konten lokal menjadi fokus utama&comma; mengingat NTT memiliki kekayaan budaya&comma; bahasa&comma; dan adat istiadat yang perlu terus diangkat dalam siaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain workshop&comma; KPID NTT juga menggelar Rakerda sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran&period; Forum tersebut akan merumuskan langkah strategis KPID selama tiga tahun ke depan&comma; termasuk menghadapi tantangan migrasi siaran digital&comma; perkembangan konten media sosial&comma; hingga maraknya hoaks dan polarisasi informasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Kami menyadari tidak bisa bekerja sendiri&period; Dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah&comma; lembaga penyiaran&comma; akademisi&comma; jurnalis&comma; dan seluruh masyarakat NTT&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yohanes mengajak seluruh lembaga penyiaran untuk tidak hanya berfokus pada kelulusan sensor&comma; tetapi menghadirkan program yang mendidik&comma; mempersatukan&comma; dan memberi nilai bagi masyarakat&period; Mengutip pesan Soekarno&comma; penyiaran harus menjadi alat perjuangan dan penyambung lidah rakyat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Media harus menjadi pemersatu bangsa dan corong rakyat&comma; bukan sebaliknya menjadi alat pemecah&comma;” kata Yohanes&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version